Pemilu Paling Curang dalam Sejarah

Bagi poly berasal kita yang relatif beruntung buat hidup di bawah demokrasi, proses pemungutan suara atau pemilu sudah menjadi bagian asal daur beberapa tahun yang kita semua alami. Proses demokrasi telah disempurnakan sepanjang sejarah buat memberikan apa yang oleh banyak orang akan digolongkan menjadi keputusan paling adil yang bisa dicapai oleh penduduk suatu negara dengan keputusan setiap orang diperhitungkan.

Seperti biasa tidak terdapat yg tepat serta kecurangan pemilu serta pemalsuan suara dapat dipandang pada negara-negara di mana demokrasi tidak lebih berasal sandiwara buat menerima legitimasi pemerintahannya di mata rakyatnya. Ini umumnya dilakukan secara halus agar tidak mengakibatkan kecurigaan tetapi terkadang penipuan ini dilakukan dalam skala sedemikian rupa sehingga bahkan mereka yang dibutakan sang gengsi negara mereka mungkin mulai mengajukan beberapa pertanyaan. Begitulah situasi permainan situs slot gacor di tahun 1927 pada Liberia.

Yang Menatap Amerika

Liberia dimulai sebagai koloni Amerika yg diselesaikan sang American Colonization Society (ACS) pada tanggal 7 Januari 1822. Pemukiman itu awalnya dirancang untuk budak Amerika yang dibebaskan karena dianggap mereka mempunyai kesempatan lebih baik buat kebebasan di Afrika daripada Amerika. Koloni itu mendeklarasikan kemerdekaannya di tahun 1847 meskipun tidak secara resmi diakui menjadi independen sang Amerika perkumpulan hingga Konfederasi memisahkan diri asal AS.

Setelah Perang Saudara Amerika, Liberia akan terus menjalin korelasi dekat dengan AS seperti yg terlihat dalam Perang dunia I pada mana dia menyatakan perang melawan Jerman hanya lima bulan setelah AS. Negara ini juga akan sebagai galat satu anggota pendiri liga Bangsa-Bangsa, pendahulu perserikatan Bangsa-Bangsa yg dibuat selesainya Perang dunia Pertama dengan tujuan untuk menghentikan perang lain terjadi pada Eropa.

Pemilu Paling Curang dalam Sejarah

Demokrasi Pasca-Perang

Sembilan tahun setelah Perang besar , Liberia akan mengadakan pemilihan. Petahana, True Whig Party, diwakili sang Charles D. B. King yang telah menjabat dua periode menjadi ketua negara di tahun 1927. King berhadapan menggunakan Thomas J. Faulkner yang mewakili Partai masyarakat dalam pemilihan.

Setelah penghitungan, King dan True Whig Party-nya mendapatkan 243.000 suara, suatu nilai yg lebih berasal 15 kali lebih besar asal jumlah pemilih terdaftar pada semua Liberia. sebab besarnya kecurangan dalam pemilihan ini, acara tersebut mendapatkan penghargaan Guinness Book of World Records menjadi pemilihan paling curang yang pernah dilaporkan pada sejarah.

Hadiah dari Nenek Moyang

Peristiwa mirip pemilihan ini memberikan kepada kita bahwa orang akan melakukan apa saja buat kekuasaan, tidak peduli betapa bodohnya ilham itu. Kita masih hayati pada global di mana pemilu dipengaruhi dengan cara yang mungkin digambarkan banyak orang menjadi tidak demokratis. Terserah pemilih buat memperbaiki kesalahan demokrasi karena pemilih di akhirnya memegang semua kekuasaan dalam sistem mirip itu.

Tidak seperti nenek moyang kita yg hidup pada bawah sistem Feodal, kita mempunyai kemampuan buat mempengaruhi bagaimana negara kita dijalankan. merogoh bagian dalam proses demokrasi harus dicermati menjadi hak Istimewa dan kewajiban bagi warga negara masing-masing negara daripada beban. Tindakan satu orang, satu hari setiap empat, lima atau enam tahun bisa mengubah jalannya sejarah.

Syarat Dan Ketentuan Ikuti Pemilu atau Pilkada

Syarat Dan Ketentuan Ikuti Pemilu atau Pilkada – Sebelum menjelang hari H pencoblosan dalam Pemilu atau Pilkada, perlu Kalian ketahui bersama sebagai calon pemilih syarat dan kelompok dalam pesta demokrasi tersebut. Setidaknya ada enam syarat dan tiga kelompok pemilih yang perlu Kalian ketahui bersama sebagai calon pemilih Situs Slot Gacor.

Syarat Dan Ketentuan Ikuti Pemilu atau Pilkada

Syarat Dan Ketentuan Ikuti Pemilu atau Pilkada

calon pemilih supaya bisa ikut serta serta dalam Pemilu atau Pilkada setidaknya ada enam, ialah:

  • Warga Negara Indonesia,
  • Warga yang telah genap berusia tujuh belas tahun,
  • Terdaftar sebagai pemilih di DPT,
  • Tak sedang terganggu jiwa/daya ingatnya,
  • Tak sedang dicabut hak pilihnya menurut keputusan pengadilan yang telah mempunyai peraturan tetap,
  • Seorang purnawirawan TNI.

Meskipun untuk kelompok pemiih, Unggul dari Relawan TIK Kementerian Kominfo membeberkan bahwa dalam Pemilu atau Pilkada mengenal 3 istilah daftar pemilih ialah Daftar Pemilih Konsisten (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Khusus (DPK). Ketiga istilah itu disebut dalam UU Nomor 17 tahun 2017 seputar Pemilu.

Daftar Pemilih Konsisten (DPT)
Yaitu daftar pemilih yang dibentuk KPU menurut data pemilih pada pemilu terakhir yang disandingkan dengan data kependudukan Kemendagri. Pemilih kelompok ini akan mendapatkan surat pemberitahuan memilih atau C6 dan bisa mencoblos pukul 07.00-12.00 waktu setempat dengan membawa C6 dan e-KTP.
Di Pemilu atau Pilkada.

Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)
Yaitu pemilih yang telah terdata dalam DPT, tapi berharap pindah memilih di TPS yang berbeda dari lokasi yang telah didata. UU Pemilu menyebut sebagian tipe pemilih DPTb sebagai berikut:

  • Pindah memilih karena menjalankan tugas pemerintahan di daerah lain
  • Menjalani rawat inap di rumah sakit atau keluarga yang mengantar
  • Penyandang disabilitas di panti sosial
  • Menjalani rehabilitasi narkoba
  • Tahanan
  • Siswa atau mahasiswa yang jauh dari rumah
  • Pindah domisili

Korban bencanaPemilih yang berharap pindah memilih semestinya mengurus surat pindah memilih (form A5) di Panitia Pemungutan Suara (PPS) https://www.nodeclipse.org/ paling lambat 30 hari sebelum pemungutan bunyi 17 April atau Pilkada.  Pemilih pada DPTb punya kesempatan memakai hak pilih yang sama dengan pemilih DPT ialah antara pukul 07.00-13.00 waktu setempat, dengan membawa form A5 dan e-KTP.

Daftar Pemilih Khusus (DPK)
DPK ialah warga yang punya hak pilih tapi belum terdata dalam DPT. Pemilih kelompok ini bisa memakai hak pilihnya cukup dengan membawa e-KTP di TPS terdekat sesuai domisili pada e-KTP.
Tetapi pemilih dalam DPK cuma bisa memakai hak pilihnya satu jam terakhir sebelum TPS ditutup ialah pukul 12.00-13.00 waktu setempat, dengan catatan selama surat bunyi masih tersedia.

Tetapi Unggul memberi rekomendasi untuk para pemilih jangan ditargetkan menjadi DPK, tapi sebisa mungkin menjadi DPT. Sistem memperhatikan apakah Kalian telah terdaftar sebagai DPT atau belum bisa cek di website lindungihakpilihmu.kpu.go.id. Selain itu ketahui juga Survei Elektabilitas Pilpres Terbaik 2024 mendatang.

E-Voting Dianggap Sebagai Alternatif Dalam Pilkada Di Masa Pandemi Saat Ini

E-Voting – Indonesia baru saja menghadirkan pilkada secara serentak di beberapa daerarh di seluruh Indonesia pada tanggal 9 Desember 2020. Pilkada tersebut menjadi pilkada pertama kali yang diselenggarakan di masa pandemi covid-19 saat ini.

Tentu banyak sekali pro dan kontra mengenai penyelenggaraan pilkada beberapa saat yang lalu. Pihak penyelenggara diharuskan untuk menghadirkan protokol kesehatan yang sangat ketat guna mengurangi penyebaran virus covid-19.

The Planet :: Swiss government invites public to hack its e-voting system  :: Europost

Ada juga yang mengusulkan dihadirkannya E-voting sebagai cara alternatif dalam pemilihan pilkada. Pemanfaatan teknologi tersebut dianggap jauh lebih efektif jika untuk mencegah penularan virus covid-19 dibandingkan harus datang langsung ke TPS.

Penerapan judi slot online e-voting ke dalam pilkada ataupun pemilu di Indonesia dianggap tidak mustahil sehingga bisa menjadi pertimbangan untuk melakukan kegiatan tersebut dalam waktu dekat. Apalagi belakangan ini pemilihan di Indonesia sudah mengalami kemajuan yang cukup baik yang dimana sudah menggunakan teknologi untuk  mempermudah dan mempersingkat proses sistem pendaftaran.

Walaupun memang dianggap baik , namun e-voting juga perlu dikaji lagi lebih luas dan mendalam. Indonesia yang menjadi negara dengan populasi besar yang memiliki keberagaman masyarakat mulai dari status sosial yang tidak merata , hingga tenaga ahli yang harus dibekali pengetahuan baru tentang e-voting dan sebagainya.

Mendagri Dorong KPU Lakukan Kajian E-Voting, Apa Itu? Halaman all -  Kompas.com

E-voting juga membutuhkan jaringan internet untuk menggunakannya. Dan seperti yang kita ketahui beberapa wilayah atau daerah di Indonesia masih ada yang belum tersentuh oleh internet sehingga mungkin diperlukan waktu yang tidak sebentar untuk benar benar bisa menerapkan sistem tersebut di beberapa daerah.

Selain itu proses penerapan e-voting juga diprediksi akan menimbulkan beberapa masalah baru seperti upaya mengacaukan hasil Pemilu/Pilkada yang berujung pada pengulangan proses Pemilu/Pilkada sehingga dapat menyebabkan pembengkakan biaya demokrasi. Masalah tersebut bisa membuat tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah semakin mengurang.

Oleh sebab itu harus adanya penjabaran secara jelas mengenai dampak positif dan negatif , kelebihan dan kelemahan , serta peluang dan ancaman dalam implementasi e-voting di Indonesia.

Nah itulah informasi mengenai pendapat diadakannya e-voting untuk pemilu dan pilkada Indonesia di masa yang akan datang. Gimana menurut kalian guys ? Kira kira Indonesia siap gak ya jika diterapkannya sistem tersebut ?

Alasan Jokowi Mengadakan Pilkada Di Tengah Pandemi , Motif Politik Dan Ekonomi?

Alasan Jokowi Mengadakan Pilkada – Entah kenapa Jokowi sangat ngotot untuk mengadakan pilkada yang akan diadakan pada bulan Desember 2020 ditengah kasus pandemi yang sedang menimpa Indonesia saat ini.

Alasan Jokowi Mengadakan Pilkada

Padahal beberapa ahli kesehatan sudah memberikan saran untuk menunda pesta demokrasi tersebut. Selain itu dua organisasi Islam terbesar yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah juga meminta kepada Jokowi untuk menunda pilkada hingga kondisi membaik.

Namun tampaknya usulan tersebut tidak didengarkan sama sekali oleh Jokowi untuk tetap mengadakan sbobet pilkada. Anak sulung Jokowi yaitu Gibran Rakambuming Raka, maju sebagai calon Wali Kota Solo, Jawa Tengah. Sedangkan menantunya, Bobby Nasution, menjadi calon Wali Kota Medan, Sumatera Utara.

Namun tentunya Jokowi melakukan hal tersebut bukan tanpa alasan. Menurut saya , alasan Jokowi mengadakan pilkada di tengah maraknya kasus pandemi saat ini karena motif ekonomi dan juga politik Indonesia. Penasaran dengan penjelasannya? Kita simak di bawah ini.

Motif Ekonomi

Kasus corona yang datang ke Indonesia beberapa bulan lalu membuat negara Indonesia sangat terpukul di berbagai sektor. Salah satu sektor yang terkena pukulan sangat berat adalah ekonomi.

Seperti yang kita ketahui , pilkada memang sangat baik dari sisi ekonomi. Sang pelaku politik selalu menyuntikkan anggaran untuk masyarakat , baik itu legal seperti persiapan logistik pemilu ataupun illegal dengan memperjual belikan suara .

Alasan Jokowi Mengadakan Pilkada

Selain menyuntikkan dana segala kepada masyarakat , alasan lainnya yaitu pilkada itu sendiri. Di masa pandemi saat ini pemerintah sudah mengeluarkan banyak sekali anggaran untuk membeli alat pelindung selama pemilihan nanti. Setidaknya sudah ada lebih dari 20 triliun yang sudah dikeluarkan pemerintah untuk hal tersebut.

Jika nantinya pilkada tersebut dibatalkan , maka tentunya pemerintah akan mengeluarkan dana yang lebih besar lagi yang tentunya bisa merugikan ekonomi bangsa Indonesia.

Motif Politik

Pemerintah mengatakan jika alasan tetap mengadakan pilkada adalah suatu larangan jika menunda pilkada yang melanggar hak konstitusi rakyat untuk memilih dan akan berakibat pada kosongnya pemimpin di tingkat daerah.

Namun kenyataannya tidaklah begitu. Menunda pemilu bukan berarti melanggar hak konstitusional rakyat untuk memilih , melainkan pemilu masih tetap ada dan dilaksanakan setelah membaiknya pandemi di Indonesia.

Alasan Jokowi Mengadakan Pilkada

Selain itu alasan lain dari pemerintah untuk tetap mengadakan pemilu adalah melihat beberapa negara tetangga seperti Amerika Serikat dan Korea Selatan yang tetap mengadakan jp 789 pemilu. Hal ini pun sangat fatal karena beberapa alasan.

Untuk Korea Selatan , kasus pandemi pada negara tersebut sudah semakin membaik. Jadi tidak menjadi masalah jika mereka mengadakan pilkada karena sudah terkontrol dengan sangat baik. Berbeda dengan Indonesia yang masih banyak sekali kasus covid-19.

Sedangkan untuk Amerika Serikat , masa jabatan presiden yang sangat singkat menjadi alasan mereka tetap mengadakan pesta demokrasi tersebut. Presiden Amerika Serikat hanya diberikan waktu 4 tahun untuk menjabat , belum lagi ditambah dengan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat yang membutuhkan waktu yang sangat lama.

Golkar Minta Peserta Pilkada Tetap Mengutamakan Protokol Kesehatan

Golkar Minta Peserta Pilkada Tetap Mengutamakan Protokol Kesehatan – Kabar politik terbaru datang dari anggota Fraksi Golkar DPR RI , Melki Lana mengatakan pelaksanaan Pilkada ( Pemilihan Kepala Daerah ) harus tetap diadakan dan dilaksanakan walaupun di tengah kondisi virus corona saat ini.

Melki meminta untuk pemerintah dan KPU untuk tetap mengutamakan domino gaple dan mengedepankan protokol kesehatan untuk menghindari adanya kasus covid dan juga membuat para peserta merasa aman.

Golkar Minta Peserta Pilkada

“Partai Golkar akan menjadi Partai terdepan dalam penerapan protokol kesehatan dalam upaya penanggulangan Covid-19 dalam Pilkada Serentak 2020,” ucap Melki, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (16/9/2020).

Oleh karena itu , Melki berharap Pilkada yang akan diselenggarakan nanti dipersiapkan sebaik mungkin sehingga tidak membuat kasus covoid-19 di Indonesia semakin bertambah.

Melki juga berpendapat jika protokol kesehatan harus sudah dibiasakan dan dilakukan ketika akan melakukan kegiatan di luar rumah tak terkecuali dengan pilkada. Hal ini diharapkan agar tidak terjadi cluster baru atau gelombang covid lainnya yang kontraproduktif.

Walaupun sudah jelas diberitahukan untuk mengutamakan dan mengedepankan protokol kesehatan , masih ada saja beberapa tempat pilkada yang mengalami persoalan akan hal itu.

Setidaknya sudah ada kurang lebih 72 bacalon petahana yang diberi peringatan oleh Kemendagri terkait hal itu.

Sanksi Pelanggar Protokoler Kesehatan

Golkar Minta Peserta Pilkada

Ada 2 sanksi yang akan diterima oleh kepala daerah jika ditemukannya pelanggaran protokol kesehatan ketika proses pilkada berlangsung. Hal ini tertulis jelas di Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah , yang dimana sanksi pertama berupa penundaan pelantikan kepala daerah selama kurang lebih 6 bulan bagi kepala daerah yang nantinya memenangkan pilkada.

Yang kedua , adanya Penjabat baru sementara yang dipersiapkan oleh kantor pusat.

“Kesetaraan kompetisi antarkandidat, pemenuhan hak pilih dan penyelenggaraan pemilu dengan protokol kesehatan yang ketat harus kita jaga dengan seimbang,” kata Melki.

Bukan hanya dari pemerintah saja yang harus tetap mengedepankan protokol kesehatan , tapi juga warga negara. Golkar minta peserta pilkada nantinya harus patuh dan menerapkan protokol kesehatan dari pemerintah.

Kerja sama di kedua belah pihak antara warga dan pemerintah harus diwujudkan agar bisa mengurangi angka kasus covid yang terjadi di Indonesia.