Sejak 26 Februari 2020, Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan peraturan 36 Tahun 2020; Pengembangangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja. Program ini menjadi salah satu program pengaman social untuk para pencari kerja. Mereka yang menerima Kartu Prakerja mendapat bantuan biaya agar mengikuti program pelatihan.
Triliun Anggaran Latihan Prakerja
Covid-19 yang akhir – akhir ini sedang terjadi diseluruh dunia, membuat banyak hal terjadi pada social dan ekenomi. Pelaksaan program Kartu Prakerja adalah salah satu bentuk social yang dari negara untuk masyarakat terkena dampak pandemi.
11 April 2020 pelaksanaan program Pelatihan Prakerja ini mengalokasikan dana sebesar Rp 20 Triliun. Hal ini di anggap tidak pantas dalam implementasi karena judi slot terbaik dan terpercaya terlalu besar untuk program pelatihan tersebut. Dana sebesar itu dipandang akan lebih tepat jika digunakan untuk bantuan langsung kepada rakyat agar dapat menambah juga jumlah target penerima bantuan. Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Kartu Prakerja tersebut diutamakan bagi mereka yang terkena PHK.
Program pelatihan ini tetap penting untuk dijalani, namun perlu disesuaikan juga situasi serta kondisi yang terjadi sekarang ini akibat Covid-19, bukannya malah menjadi keributan dan berpotensi dalam terbentuknya penyelewengan baru. Karena biasanya memang naluri manusia akan benar – benar keluar disaat keadaan mendesak. Jadi tidak heran jika memang akan banyak oknum yang ada disaat mendesak seperti sekarang ini.
Pelatihan ini diminta untuk diberhentikan sementara waktu karena pelatihan tersebut rawan akan penyelewengan. Maka dari itu DPP Partai Nasdem mendesak agar fasilitas pelatihan dialihkan menjadi bantuan yang terkena wabah, apalagi yang mengalami PHK. Partai Nasdem juga mengharapkan agar program Kartu Prakerja tersebut lebih terarah.
Maka dari itu pada saat pelaksanaan, program Kartu Prakerja harus dipertimbangkan dari assessment Kementrian Tenaga Kerja sebagai pihak yang kompeten terkait data ketenagakerjaan. Assessment tersebut penting dalam akurasi sasaran dan semakin persisi. Evaluasi menjadi penting agar selama pelaksanaan kedepannya semakin akuntabel, tepat sasaran, dan dapat diukur keberhasilannya.