Syarat Dan Ketentuan Ikuti Pemilu atau Pilkada

Syarat Dan Ketentuan Ikuti Pemilu atau Pilkada – Sebelum menjelang hari H pencoblosan dalam Pemilu atau Pilkada, perlu Kalian ketahui bersama sebagai calon pemilih syarat dan kelompok dalam pesta demokrasi tersebut. Setidaknya ada enam syarat dan tiga kelompok pemilih yang perlu Kalian ketahui bersama sebagai calon pemilih Situs Slot Gacor.

Syarat Dan Ketentuan Ikuti Pemilu atau Pilkada

Syarat Dan Ketentuan Ikuti Pemilu atau Pilkada

calon pemilih supaya bisa ikut serta serta dalam Pemilu atau Pilkada setidaknya ada enam, ialah:

  • Warga Negara Indonesia,
  • Warga yang telah genap berusia tujuh belas tahun,
  • Terdaftar sebagai pemilih di DPT,
  • Tak sedang terganggu jiwa/daya ingatnya,
  • Tak sedang dicabut hak pilihnya menurut keputusan pengadilan yang telah mempunyai peraturan tetap,
  • Seorang purnawirawan TNI.

Meskipun untuk kelompok pemiih, Unggul dari Relawan TIK Kementerian Kominfo membeberkan bahwa dalam Pemilu atau Pilkada mengenal 3 istilah daftar pemilih ialah Daftar Pemilih Konsisten (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Khusus (DPK). Ketiga istilah itu disebut dalam UU Nomor 17 tahun 2017 seputar Pemilu.

Daftar Pemilih Konsisten (DPT)
Yaitu daftar pemilih yang dibentuk KPU menurut data pemilih pada pemilu terakhir yang disandingkan dengan data kependudukan Kemendagri. Pemilih kelompok ini akan mendapatkan surat pemberitahuan memilih atau C6 dan bisa mencoblos pukul 07.00-12.00 waktu setempat dengan membawa C6 dan e-KTP.
Di Pemilu atau Pilkada.

Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)
Yaitu pemilih yang telah terdata dalam DPT, tapi berharap pindah memilih di TPS yang berbeda dari lokasi yang telah didata. UU Pemilu menyebut sebagian tipe pemilih DPTb sebagai berikut:

  • Pindah memilih karena menjalankan tugas pemerintahan di daerah lain
  • Menjalani rawat inap di rumah sakit atau keluarga yang mengantar
  • Penyandang disabilitas di panti sosial
  • Menjalani rehabilitasi narkoba
  • Tahanan
  • Siswa atau mahasiswa yang jauh dari rumah
  • Pindah domisili

Korban bencanaPemilih yang berharap pindah memilih semestinya mengurus surat pindah memilih (form A5) di Panitia Pemungutan Suara (PPS) paling lambat 30 hari sebelum pemungutan bunyi 17 April atau Pilkada.  Pemilih pada DPTb punya kesempatan memakai hak pilih yang sama dengan pemilih DPT ialah antara pukul 07.00-13.00 waktu setempat, dengan membawa form A5 dan e-KTP.

Daftar Pemilih Khusus (DPK)
DPK ialah warga yang punya hak pilih tapi belum terdata dalam DPT. Pemilih kelompok ini bisa memakai hak pilihnya cukup dengan membawa e-KTP di TPS terdekat sesuai domisili pada e-KTP.
Tetapi pemilih dalam DPK cuma bisa memakai hak pilihnya satu jam terakhir sebelum TPS ditutup ialah pukul 12.00-13.00 waktu setempat, dengan catatan selama surat bunyi masih tersedia.

Tetapi Unggul memberi rekomendasi untuk para pemilih jangan ditargetkan menjadi DPK, tapi sebisa mungkin menjadi DPT. Sistem memperhatikan apakah Kalian telah terdaftar sebagai DPT atau belum bisa cek di website lindungihakpilihmu.kpu.go.id. Selain itu ketahui juga Survei Elektabilitas Pilpres Terbaik 2024 mendatang.

E-Voting Dianggap Sebagai Alternatif Dalam Pilkada Di Masa Pandemi Saat Ini

E-Voting – Indonesia baru saja menghadirkan pilkada secara serentak di beberapa daerarh di seluruh Indonesia pada tanggal 9 Desember 2020. Pilkada tersebut menjadi pilkada pertama kali yang diselenggarakan di masa pandemi covid-19 saat ini.

Tentu banyak sekali pro dan kontra mengenai penyelenggaraan pilkada beberapa saat yang lalu. Pihak penyelenggara diharuskan untuk menghadirkan protokol kesehatan yang sangat ketat guna mengurangi penyebaran virus covid-19.

The Planet :: Swiss government invites public to hack its e-voting system  :: Europost

Ada juga yang mengusulkan dihadirkannya E-voting sebagai cara alternatif dalam pemilihan pilkada. Pemanfaatan teknologi tersebut dianggap jauh lebih efektif jika untuk mencegah penularan virus covid-19 dibandingkan harus datang langsung ke TPS.

Penerapan judi slot online e-voting ke dalam pilkada ataupun pemilu di Indonesia dianggap tidak mustahil sehingga bisa menjadi pertimbangan untuk melakukan kegiatan tersebut dalam waktu dekat. Apalagi belakangan ini pemilihan di Indonesia sudah mengalami kemajuan yang cukup baik yang dimana sudah menggunakan teknologi untuk  mempermudah dan mempersingkat proses sistem pendaftaran.

Walaupun memang dianggap baik , namun e-voting juga perlu dikaji lagi lebih luas dan mendalam. Indonesia yang menjadi negara dengan populasi besar yang memiliki keberagaman masyarakat mulai dari status sosial yang tidak merata , hingga tenaga ahli yang harus dibekali pengetahuan baru tentang e-voting dan sebagainya.

Mendagri Dorong KPU Lakukan Kajian E-Voting, Apa Itu? Halaman all -  Kompas.com

E-voting juga membutuhkan jaringan internet untuk menggunakannya. Dan seperti yang kita ketahui beberapa wilayah atau daerah di Indonesia masih ada yang belum tersentuh oleh internet sehingga mungkin diperlukan waktu yang tidak sebentar untuk benar benar bisa menerapkan sistem tersebut di beberapa daerah.

Selain itu proses penerapan e-voting juga diprediksi akan menimbulkan beberapa masalah baru seperti upaya mengacaukan hasil Pemilu/Pilkada yang berujung pada pengulangan proses Pemilu/Pilkada sehingga dapat menyebabkan pembengkakan biaya demokrasi. Masalah tersebut bisa membuat tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah semakin mengurang.

Oleh sebab itu harus adanya penjabaran secara jelas mengenai dampak positif dan negatif , kelebihan dan kelemahan , serta peluang dan ancaman dalam implementasi e-voting di Indonesia.

Nah itulah informasi mengenai pendapat diadakannya e-voting untuk pemilu dan pilkada Indonesia di masa yang akan datang. Gimana menurut kalian guys ? Kira kira Indonesia siap gak ya jika diterapkannya sistem tersebut ?