Golkar Minta Peserta Pilkada Tetap Mengutamakan Protokol Kesehatan – Kabar politik terbaru datang dari anggota Fraksi Golkar DPR RI , Melki Lana mengatakan pelaksanaan Pilkada ( Pemilihan Kepala Daerah ) harus tetap diadakan dan dilaksanakan walaupun di tengah kondisi virus corona saat ini.
Melki meminta untuk pemerintah dan KPU untuk tetap mengutamakan domino gaple dan mengedepankan protokol kesehatan untuk menghindari adanya kasus covid dan juga membuat para peserta merasa aman.
“Partai Golkar akan menjadi Partai terdepan dalam penerapan protokol kesehatan dalam upaya penanggulangan Covid-19 dalam Pilkada Serentak 2020,” ucap Melki, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (16/9/2020).
Oleh karena itu , Melki berharap Pilkada yang akan diselenggarakan nanti dipersiapkan sebaik mungkin sehingga tidak membuat kasus covoid-19 di Indonesia semakin bertambah.
Melki juga berpendapat jika protokol kesehatan harus sudah dibiasakan dan dilakukan ketika akan melakukan kegiatan di luar rumah tak terkecuali dengan pilkada. Hal ini diharapkan agar tidak terjadi cluster baru atau gelombang covid lainnya yang kontraproduktif.
Walaupun sudah jelas diberitahukan untuk mengutamakan dan mengedepankan protokol kesehatan , masih ada saja beberapa tempat pilkada yang mengalami persoalan akan hal itu.
Setidaknya sudah ada kurang lebih 72 bacalon petahana yang diberi peringatan oleh Kemendagri terkait hal itu.
Sanksi Pelanggar Protokoler Kesehatan
Ada 2 sanksi yang akan diterima oleh kepala daerah jika ditemukannya pelanggaran protokol kesehatan ketika proses pilkada berlangsung. Hal ini tertulis jelas di Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah , yang dimana sanksi pertama berupa penundaan pelantikan kepala daerah selama kurang lebih 6 bulan bagi kepala daerah yang nantinya memenangkan pilkada.
Yang kedua , adanya Penjabat baru sementara yang dipersiapkan oleh kantor pusat.
“Kesetaraan kompetisi antarkandidat, pemenuhan hak pilih dan penyelenggaraan pemilu dengan protokol kesehatan yang ketat harus kita jaga dengan seimbang,” kata Melki.
Bukan hanya dari pemerintah saja yang harus tetap mengedepankan protokol kesehatan , tapi juga warga negara. Golkar minta peserta pilkada nantinya harus patuh dan menerapkan protokol kesehatan dari pemerintah.
Kerja sama di kedua belah pihak antara warga dan pemerintah harus diwujudkan agar bisa mengurangi angka kasus covid yang terjadi di Indonesia.