Alasan Jokowi Mengadakan Pilkada – Entah kenapa Jokowi sangat ngotot untuk mengadakan pilkada yang akan diadakan pada bulan Desember 2020 ditengah kasus pandemi yang sedang menimpa Indonesia saat ini.
Padahal beberapa ahli kesehatan sudah memberikan saran untuk menunda pesta demokrasi tersebut. Selain itu dua organisasi Islam terbesar yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah juga meminta kepada Jokowi untuk menunda pilkada hingga kondisi membaik.
Namun tampaknya usulan tersebut tidak didengarkan sama sekali oleh Jokowi untuk tetap mengadakan sbobet pilkada. Anak sulung Jokowi yaitu Gibran Rakambuming Raka, maju sebagai calon Wali Kota Solo, Jawa Tengah. Sedangkan menantunya, Bobby Nasution, menjadi calon Wali Kota Medan, Sumatera Utara.
Namun tentunya Jokowi melakukan hal tersebut bukan tanpa alasan. Menurut saya , alasan Jokowi mengadakan pilkada di tengah maraknya kasus pandemi saat ini karena motif ekonomi dan juga politik Indonesia. Penasaran dengan penjelasannya? Kita simak di bawah ini.
Motif Ekonomi
Kasus corona yang datang ke Indonesia beberapa bulan lalu membuat negara Indonesia sangat terpukul di berbagai sektor. Salah satu sektor yang terkena pukulan sangat berat adalah ekonomi.
Seperti yang kita ketahui , pilkada memang sangat baik dari sisi ekonomi. Sang pelaku politik selalu menyuntikkan anggaran untuk masyarakat , baik itu legal seperti persiapan logistik pemilu ataupun illegal dengan memperjual belikan suara .
Selain menyuntikkan dana segala kepada masyarakat , alasan lainnya yaitu pilkada itu sendiri. Di masa pandemi saat ini pemerintah sudah mengeluarkan banyak sekali anggaran untuk membeli alat pelindung selama pemilihan nanti. Setidaknya sudah ada lebih dari 20 triliun yang sudah dikeluarkan pemerintah untuk hal tersebut.
Jika nantinya pilkada tersebut dibatalkan , maka tentunya pemerintah akan mengeluarkan dana yang lebih besar lagi yang tentunya bisa merugikan ekonomi bangsa Indonesia.
Motif Politik
Pemerintah mengatakan jika alasan tetap mengadakan pilkada adalah suatu larangan jika menunda pilkada yang melanggar hak konstitusi rakyat untuk memilih dan akan berakibat pada kosongnya pemimpin di tingkat daerah.
Namun kenyataannya tidaklah begitu. Menunda pemilu bukan berarti melanggar hak konstitusional rakyat untuk memilih , melainkan pemilu masih tetap ada dan dilaksanakan setelah membaiknya pandemi di Indonesia.
Selain itu alasan lain dari pemerintah untuk tetap mengadakan pemilu adalah melihat beberapa negara tetangga seperti Amerika Serikat dan Korea Selatan yang tetap mengadakan jp 789 pemilu. Hal ini pun sangat fatal karena beberapa alasan.
Untuk Korea Selatan , kasus pandemi pada negara tersebut sudah semakin membaik. Jadi tidak menjadi masalah jika mereka mengadakan pilkada karena sudah terkontrol dengan sangat baik. Berbeda dengan Indonesia yang masih banyak sekali kasus covid-19.
Sedangkan untuk Amerika Serikat , masa jabatan presiden yang sangat singkat menjadi alasan mereka tetap mengadakan pesta demokrasi tersebut. Presiden Amerika Serikat hanya diberikan waktu 4 tahun untuk menjabat , belum lagi ditambah dengan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat yang membutuhkan waktu yang sangat lama.
