Nasdem Tolak Revisi UU Pemilu

Nasdem Tolak Revisi UU Pemilu

Nasdem Tolak Revisi UU Pemilu – Ahmad M. Ali , selaku ketua fraksi partai Nasional Demokrat ( NASDEM ) telah menyatakan jika fraksi mereka batal mendukung revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Keputusan ini diambil berdasarkan kebijakan DPP partai NASDEM yang memutuskan untuk tidak melanjutkan pembahasan revisi UU Pemilu.

“Fraksi Nasdem menarik dukungan terhadapĀ revisi UU Pemilu,” kata Ahmad seperti dikutip dariĀ Antara, Sabtu, (6/2/2021).

Nasdem Tolak Revisi UU Pemilu

Nasdem Tolak Revisi UU Pemilu

Sebagai seorang Ketua Fraksi Nasdem DPR RI , sudah sepatutunya mengikuti kebijakan yang telah dibuat oleh DPP Partai NASDEM. Sebab Fraksi Nasdem DPR RI adalah https://klikwin88.co/ perpanjangan tangan dari DPP yang berarti apapun kebijakan yang telah diputuskan harus dilaksanakan termasuk yang terkait dengan RUU Pemilu.

Surya Paloh , selaku Ketua Umum DPP Partai Nasional Demokrat menulis sebuah pernyataan pada hari Jumat , 5 Februari 2021 lalu yang berisi jika dirinya mengarahkan Fraksi Partai Nasdem DPR RI mengambil sikap untuk tidak melanjutkan revisi UU No. 7/2017 tentang Pemilu, termasuk mendukung pelaksanaan pilkada serentak pada tahun 2024.

Surya Paloh menganggap jika keputusannya tersebut sangat mendukung bangsa Indonesia yang saat ini sedang berjuang melawan pandemi COVID-19 . Mereka juga berupaya untuk melakukan hal yang bisa memulihkan ekonomi saat ini yang menjadi dampak dari wabah COVID-19.

Oleh sebab itu keputusannya ini diharapkan bisa membujuk partai partai politik lainnya untuk mengambil keputusan yang sama agar dapat bahu-membahu menghadapi pandemi dan memulihkan perekonomian bangsa.

“Cita-cita dan tugas Nasdem adalah sama dengan Presiden, yakni untuk kemajuan dan masa depan bangsa yang lebih baik,” kata Surya.

Tidak hanya partai Nasional Demokrat , Joko Widodo selaku Preside Republik Indonesia menolak revisi UU Pemilu.

Hal ini berawal pada tanggal 28 Januari 2021 lalu yang dimana Jokowi mengadakan rapat yang dihadiri oleh 15 orang TKN yang diundang Jokowi ke Istana Negara.

Dalam rapat tersebut , Jokowi membicarakan sejumlah isu terkini yang salah satunya adalah Revisi UU Pemilu.

Jokowi mencoba mendengar pendapat dan masukan dari para mantan anggota TKNhingga mengisyaratkan jika dirinya menolak revisi UU Pemilu. Khususnya aturan yang menyangkut gelaran pilkada digelar pada 2022 dan 2023.

Jokowi beranggapan UU Pemilu sebaiknya tidak diubah setiap menjelang Pemilu. Jokowi heran, aturannya belum lama berjalan sudah diganti lagi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *