Pandemic korona, menjadikan banyak nya intansi-instansi Negara yang terbengkalai, banyak nya lembaga-lembaga Negara yang diliburkan karena wabah yang sangat berbahaya tersebut. Para masyarakat dan bahkan petinggi-petinggi negri merasa sangat terancam dengan penularan virus yang ditularkan lewat udara tersebut. Dikondisi yang sangat mencekam itu, pemerintah banyak mengeluarkan aturan-aturan baru yang kadang banyak menyulitkan masyarakat. Seperti halnya kebijakan karantina wilayah dan PSBB.
Menurut salah satu pengamat kebijkan public, Agus Pambagio mengungkapkan bahwa kebijakan karantina wilayah dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang digaungkan Presiden untuk menghentikan wabah virus justru sangat membingungkan dan sangat tidak jelas. Dua kebijkan tersebut dirasa sangat membingungkan para public dan tidak memahami arah kebijkan tersebut.
Gelar Acara Mata Najwa
Banyak orang yang mempertanyakan tentang kebijakan yang dibuatnya tersebut. Juru bicara kepresidenan diundang dalam acara tersebut untuk mengklarifikasikan kebijakan yang sedang presiden jalankan itu, dalam gelar wicara Mata Najwa episode yang saat itu bertajuk “Saatnya Karantina” yang tayang di TRANS 7, Rabu (01/04/2020) lalu. Jurnalis Mata Najwa mengungkapkan kepada juru bicara keprisedinan tentang bagaimana efektivitas dengan kebijakan yang dibuat tersebut.
Najwa mempertanyakan tentang kebijakan pelaksanaan hokum dan sanksi bagi yang melanggar. Peraturan yang digaungkan Presiden sangat membingungkan banyak pihak, seperti bilang saja dalam hal nya karantina wilayah. Kebijakan PSBB dinilai sangat tidak mengikat, pasalnya kebijakan itu hanya berlaku untuk wilayah tertentu seperti kabupaten atau kota. Sang jurnalispun mempertanyakan jika seandainya ada penduduk yang hendak pergi dari Depok menuju ke Jakarta Selatan.
Dia mengungkapkan jika dua wilayah tersebut sangat berdekatan, namun sudah berbeda kota, apakah menerapan PSBB akan tetap dilakukan? Karena hal itu sangatlah tidak masuk akal untuk diterapkan. Fadjroel pun menjawab, jika memang betul PSBB berlaku untuk wilayah kabupaten dan kota tertentu, dan memang wilayahnya sangat lah tegas diungkapkan namun sebenarnya untuk daerah Jabodetabek sendiri masih belum mengajukan PSBB, yang berarti hal tersebut harus segera dikerjakan. Namun hal tersebut masih belum dinyatakan bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh sang jurnalis Najwa Shihab.
Pemerintah telah mengeluarkan kebikan PSBB untuk mengurangi lajunya penularan Covid-19 yang sedang meraja rela tersebut. Namun banyaknya masyarakat yang justru sangat tidak menyetujui kebijakan yang dikeluarkan tersebut.
Satu hal yang bisa diliat dari kebijakan yang diterapkan pemerintah adalah tidak adanya penjagaan yang diterapkan secara ketat di area perbatasan. Jika memang harus diterapkan seharusnya penjagaan dan kelengkapan pejabat kesehatan harus selalu disediakan diarea perbatasan tersebut agar masyarakat tidak bebas berkeliaran.