Nasdem Tolak Revisi UU Pemilu

Nasdem Tolak Revisi UU Pemilu – Ahmad M. Ali , selaku ketua fraksi partai Nasional Demokrat ( NASDEM ) telah menyatakan jika fraksi mereka batal mendukung revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Keputusan ini diambil berdasarkan kebijakan DPP partai NASDEM yang memutuskan untuk tidak melanjutkan pembahasan revisi UU Pemilu.

“Fraksi Nasdem menarik dukungan terhadap revisi UU Pemilu,” kata Ahmad seperti dikutip dari Antara, Sabtu, (6/2/2021).

Nasdem Tolak Revisi UU Pemilu

Nasdem Tolak Revisi UU Pemilu

Sebagai seorang Ketua Fraksi Nasdem DPR RI , sudah sepatutunya mengikuti kebijakan yang telah dibuat oleh DPP Partai NASDEM. Sebab Fraksi Nasdem DPR RI adalah https://klikwin88.co/ perpanjangan tangan dari DPP yang berarti apapun kebijakan yang telah diputuskan harus dilaksanakan termasuk yang terkait dengan RUU Pemilu.

Surya Paloh , selaku Ketua Umum DPP Partai Nasional Demokrat menulis sebuah pernyataan pada hari Jumat , 5 Februari 2021 lalu yang berisi jika dirinya mengarahkan Fraksi Partai Nasdem DPR RI mengambil sikap untuk tidak melanjutkan revisi UU No. 7/2017 tentang Pemilu, termasuk mendukung pelaksanaan pilkada serentak pada tahun 2024.

Surya Paloh menganggap jika keputusannya tersebut sangat mendukung bangsa Indonesia yang saat ini sedang berjuang melawan pandemi COVID-19 . Mereka juga berupaya untuk melakukan hal yang bisa memulihkan ekonomi saat ini yang menjadi dampak dari wabah COVID-19.

Oleh sebab itu keputusannya ini diharapkan bisa membujuk partai partai politik lainnya untuk mengambil keputusan yang sama agar dapat bahu-membahu menghadapi pandemi dan memulihkan perekonomian bangsa.

“Cita-cita dan tugas Nasdem adalah sama dengan Presiden, yakni untuk kemajuan dan masa depan bangsa yang lebih baik,” kata Surya.

Tidak hanya partai Nasional Demokrat , Joko Widodo selaku Preside Republik Indonesia menolak revisi UU Pemilu.

Hal ini berawal pada tanggal 28 Januari 2021 lalu yang dimana Jokowi mengadakan rapat yang dihadiri oleh 15 orang TKN yang diundang Jokowi ke Istana Negara.

Dalam rapat tersebut , Jokowi membicarakan sejumlah isu terkini yang salah satunya adalah Revisi UU Pemilu.

Jokowi mencoba mendengar pendapat dan masukan dari para mantan anggota TKNhingga mengisyaratkan jika dirinya menolak revisi UU Pemilu. Khususnya aturan yang menyangkut gelaran pilkada digelar pada 2022 dan 2023.

Jokowi beranggapan UU Pemilu sebaiknya tidak diubah setiap menjelang Pemilu. Jokowi heran, aturannya belum lama berjalan sudah diganti lagi.

E-Voting Dianggap Sebagai Alternatif Dalam Pilkada Di Masa Pandemi Saat Ini

E-Voting – Indonesia baru saja menghadirkan pilkada secara serentak di beberapa daerarh di seluruh Indonesia pada tanggal 9 Desember 2020. Pilkada tersebut menjadi pilkada pertama kali yang diselenggarakan di masa pandemi covid-19 saat ini.

Tentu banyak sekali pro dan kontra mengenai penyelenggaraan pilkada beberapa saat yang lalu. Pihak penyelenggara diharuskan untuk menghadirkan protokol kesehatan yang sangat ketat guna mengurangi penyebaran virus covid-19.

The Planet :: Swiss government invites public to hack its e-voting system  :: Europost

Ada juga yang mengusulkan dihadirkannya E-voting sebagai cara alternatif dalam pemilihan pilkada. Pemanfaatan teknologi tersebut dianggap jauh lebih efektif jika untuk mencegah penularan virus covid-19 dibandingkan harus datang langsung ke TPS.

Penerapan judi slot online e-voting ke dalam pilkada ataupun pemilu di Indonesia dianggap tidak mustahil sehingga bisa menjadi pertimbangan untuk melakukan kegiatan tersebut dalam waktu dekat. Apalagi belakangan ini pemilihan di Indonesia sudah mengalami kemajuan yang cukup baik yang dimana sudah menggunakan teknologi untuk  mempermudah dan mempersingkat proses sistem pendaftaran.

Walaupun memang dianggap baik , namun e-voting juga perlu dikaji lagi lebih luas dan mendalam. Indonesia yang menjadi negara dengan populasi besar yang memiliki keberagaman masyarakat mulai dari status sosial yang tidak merata , hingga tenaga ahli yang harus dibekali pengetahuan baru tentang e-voting dan sebagainya.

Mendagri Dorong KPU Lakukan Kajian E-Voting, Apa Itu? Halaman all -  Kompas.com

E-voting juga membutuhkan jaringan internet untuk menggunakannya. Dan seperti yang kita ketahui beberapa wilayah atau daerah di Indonesia masih ada yang belum tersentuh oleh internet sehingga mungkin diperlukan waktu yang tidak sebentar untuk benar benar bisa menerapkan sistem tersebut di beberapa daerah.

Selain itu proses penerapan e-voting juga diprediksi akan menimbulkan beberapa masalah baru seperti upaya mengacaukan hasil Pemilu/Pilkada yang berujung pada pengulangan proses Pemilu/Pilkada sehingga dapat menyebabkan pembengkakan biaya demokrasi. Masalah tersebut bisa membuat tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah semakin mengurang.

Oleh sebab itu harus adanya penjabaran secara jelas mengenai dampak positif dan negatif , kelebihan dan kelemahan , serta peluang dan ancaman dalam implementasi e-voting di Indonesia.

Nah itulah informasi mengenai pendapat diadakannya e-voting untuk pemilu dan pilkada Indonesia di masa yang akan datang. Gimana menurut kalian guys ? Kira kira Indonesia siap gak ya jika diterapkannya sistem tersebut ?

Alasan Jamaludin Melakukan Aksi Walkout Di Rapat Paripurna DPRD

Alasan Jamaludin Melakukan Aksi Walkout – Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta yang diadakan pada tanggal 14 Desember 2020 lalu diwarnai dengan aksi walkout.

Alasan Jamaludin Melakukan Aksi Walkout

Aksi walkout tersebut di awali oleh salah satu anggota fraksi golkar DPRD DKI Jakarta yaitu Jamaludin sesaat perwakilan Fraksi Partai Solidaritas Indonesia akan membacakan pandangan umum. Aksi walkout ini pun akhirnya diikuti oleh anggota parlemen lainnya.

Menurut informasi yang ada , alasan Jamaludin melakukan aksi walkout terkait joker123 sikap yang tidak konsisten dari PSI mengenai Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI 2021.

Yap , di rapat rapat sebelumnya DPW PSI diketahui menolak kenaikan gaji dan tunjangan DPRD DKI Jakarta dalam Rencana Kerja Tahunan. Namun ketika memasuki rapat pembahasan , pernyataan tersebut berbalik yang dimana fraksi PSI di DPRD menyetujui usulan tersebut.

Selain itu beberapa saat yang lalu fraksi PSI juga tidak hadir saat rapat paripurna pengesahan APBD 2021.

Alasan Jamaludin Melakukan Aksi Walkout

“Ini kan tidak konsisten, nah kami tidak mau nanti pandangan umum ini dibacakan kemudian dibantah lagi oleh partainya. Ya kan percuma saya dengerin,” tutur Jamaludin usai rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (14/12).

“RKT itu sesuatu yang sudah diputuskan, secara kolektif sudah diputuskan, karena apapun yang kita bilang benar selama itu sudah banyak bilang benar dia ikut menyatakan benar walaupun dia bilang tidak benar, tapi ini tidak ada yang namanya sikap menolak dari dia,” lanjutnya.

Di sisi lain , Jamaludin mengatakan jika aksi walkout yang dilakukan olehnya bukanlah sesuatu yang sudah disepakati oleh anggota dewan lainnya. Jamaludin sendiri pun tidak mengetahui jika aksi walkout yang dilakukann akan ditiru oleh anggota dewan lainnya.

“Jadi ini tidak ada kesepakatan. Ini murni saya aja, karena saya sudah kecewa dengan sikap-sikap seperti itu,” ujarnya.

Hal yang sama juga dikatakan oleh Taufik , salah satu anggota dewan yang melakukan aksi walkout ketika fraksi PSI akan membacakan pandangan umum. Ia menegaskan mengenai perbuatan yang dilakukannya bukanlah mandat dari fraksi golkar ( Jamaludin ) melainkan keputusan pribadinya.

PSI sendiri mengaku menghargai segala perbedaan sikap dan pandangan tersebut. PSI menyatakan bahwa aksi walk out itu tak memengaruhi sikap PSI.

Skandal Korupsi Bansos Yang Dilakukan Oleh Mensos

Skandal Korupsi Bansos – Indonesia memang dikenal dengan negara korupsi terbesar. Belum selesainya kasus korupsi yang dilakukan oleh mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Eddhy Prabowo , malah sekarang ada kasus korupsi baru yang dilakukan oleh Menteri Sosial Juliari Batubara.

Skandal Korupsi Bansos

Skandal Korupsi Bansos

Yap , Juliari diketahui melakukan korupsi pada dana bansos beberapa saat yang lalu. KPK menduga adanya aliran dana untuk menteri dari vendor pemasok barang bansos.

Tentu kabar ini mengecewakan warga. Kondisi warga di masa pandemi saat ini yang sedang kesulitan untuk mencari nafkah dan juga makan , tega – teganya Mensos mengambil sebagian dana bansos bagi para korban .

Hal ini memang sudah dicurigai dari awal pandemi terjadi di Indonesia. Beberapa warga mengaku tidak mendapatkan slot 777 online bansos dari pemerintah. Padahal mereka sudah mengajukan permohonan memperoleh bansos dari RT setempat, namun dijawab kalau bantuan terbatas dan tidak menerima data tambahan.

Beberapa lembaga seperti Lembaga Bantuan Hukum , Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Urban Poor Consortium, Rujak Center for Urban Studies dan masih banyak lainnya mengaku banyaknya laporan masuk mengenai 3 hal yaitu pemenuhan hak atas hunian layak, hak atas air dan distribusi bansos.

Alasan dari pejabat di tingkat pusat sampai daerah mengatakan hal yang sama yaitu pandemi yang baru. Pandemi yang baru membuat mereka kesulitan untuk mendapatkan data secara menyeluruh dari para warganya untuk memberikan bansos.

Skandal Korupsi Bansos

Mungkin alasan tersebut masih bisa diterima saat memasuki 1 hingga 2 bulan masa pandemi. Namun saat ini yang sudah memasuki 9 bulan masa pandemi , kenapa masih ada kesalahan data tersebut ?

Kasus ini seharusnya menjadi pukulan telak untuk pemerintah untuk lebih memperbaiki dana bansos untuk para warganya. Jika tidak adanya perubahan radikal dalam hal tersebut , kasus korupsi masih sangat berpotensi terulang kembali di masa yang akan datang.

Tidak hanya pemerintah , warga pun juga harus melakukan sesuatu untuk hal yang satu ini. Sebisa mungkin melaporkan jika tidak menerima dana bansos ataupun adanya tindak praktik kecurangan.

Sembilan bulan pandemik di Indonesia, 576 ribu kasus, 17.740 meninggal dunia, 475 ribu sembuh. Kemiskinan diperkirakan naik 3,02 hingga 5,71 juta orang, pengangguran meningkat 4,03 hingga 5.23 juta orang. Ekonomi Indonesia resesi.

Kita harapkan kasus ini bisa diselesaikan sebaik dan secepat mungkin dan tidak akan terjadi lagi di masa yang akan datang. Kami juga berharap koruptor bisa dihukum secara adil tanpa membedakan jabatan sehingga akan membuat resah koruptor koruptor lainnya.

Tujuan Sosialisasi Politik Beserta Fungsi Dan Maknanya

Tujuan Sosialisasi Politik – Mendekati pilkada yang akan diadakan beberapa saat lagi , tentunya kita sering mendengar sosialisasi politik dari para tokoh politik yang ada di Indonesia.

Tidak hanya orang dewasa saja , anak anak yang masih duduk di bangku sekolah juga sudah dikenalkan dengan sosialisasi politik. Namun ada saja beberapa orang yang masih belum mengetahui apa dan pentingnya sosialisasi politik tersebut.

Sebelum membahas tentang apa tujuan dari sosialisasi politik , ada baiknya kita mengetahui makna dan fungsi dari tujuan sosialisasi politi tersebut. Yuk kita simak penjelasannya di bawah ini

Makna Sosialiasi Politik

Sosialisasi politik adalah sesuatu yang bisa dilihat sebagai sebuah lanjutan dari situs slot online pengetahuan yang berisi tentang nilai-nilai politik. Dengan adanya sosialisasi politik ini diharapkan masyarakat bisa mendapatkan ilmu dan keterampilan yang nantinya akan menjadi petunjuk peran dalam politik.

Sosialisasi politik juga bisa membuat kita belajar hal yang berkaitan dengan kepentingan pribadinya ataupun kepentingan orang lain. Oleh karena itu kita nantinya bisa mengetahui perkembangan politik yang luas yang berkaitan dengan gejala politik dan masalah-masalah politik yang ada di sebuah masyarakat.

Berikut adalah point point penting dari makna sosialisasi politik.

  • Proses hasil belajar dari pengalaman yang ada.
  • Sosialisasi tidak dibatasi usia
  • Prakondisi yang dibutuhkan bagi aktivitas sosial
  • Dapat dilakukan diberbagai tempat , mulai dari lingkungan keluarga , sekolah , media sosial ataupun dalam lingkungan partai politik.

Fungsi Sosialisasi Politik

Setelah mengetahui makna makna penting dari sosialisai politik , selanjutnya kami akan memberitahukan kepada kalian fungsi dari sosialisasi politik itu sendiri.

  • Mampu belajar dan menghormati norma norma yang ada dalam suatu tempat.
  • Bisa mengenal masyarakat lebih luas.
  • Mengetahui peran masing masing dari setiap masyarakat.
  • Mengembangkan kemampuan sesuai dengan peran dan juga status sosial.

Tujuan Sosialisasi Politik

Menurut Richad E. Dawson tujuan dari sosialisasi politik adalah  suatu pewarisan pengetahuan, nilai-nilai dan pandangan-pandangan politik dari orang tua, guru dan sarana-sarana sosialisasi lainnya kepada warga negara baru dan mereka yang baru menginjak dewasa.

  • Untuk memperluas pemahaman dan penghayatan serta wawasan terhadap masalah-masalah politk yang berkembang.
  • Mampu meningkatkan kualitas diri dalam berpolitik sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
  • Dapat meningkatkan kualitas kesadaran politik rakyat menuju peran aktif dan partisipasinya terhadap pembangunan politik bangsa secara keseluruhan.

Fungsi Partai Politik Di Indonesia

Fungsi Partai Politik Di Indonesia – Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang No. 2 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik , Partai Politik adalah organisasi yang sifatnya nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Indonesia secara sekarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara.

Fungsi Partai Politik Di Indonesia

Ketika nanti diadakannya pemilu , suatu partai politik harus memenuhi terlebih dahulu persyaratan tertentu yang telah ditetapkan oleh Undang Undang. Setelahnya baru KPU ( Komisi Pemilihan Umum ) akan memverifikasi hal tersebut melalui dua tahap , yaitu tahap verifikasi administrasi dan verifikasi faktual.

Indonesia yang menganut sistem demokrasi selalu menyimpan berbagai masalah mulai dari perbedaan hingga persaingan. Masalah ini juga menjadi alasan pentingnya peran dari suatu partai politik sebagai perantara antara http://amor.ueuo.com masyarakat dan juga pemerintah , sebagai sarana partisipasi politik, pengatur konflik, hingga kontrol atas kebijakan-kebijakan pemerintah.

Oleh karena itu partai politik itu sendiri dibagi menjadi 5 fungsi. Berikut adalah 5 fungsi partai politik yang ada di Indonesia .

Sarana Pengatur Konflik

Seperti yang sudah kami tekankan sebelumnya , Indonesia yang menjadi negara demokrasi tentunya memiliki masalah mulai dari perbedaan ragam suku , etnis , budaya , status sosial dan masih banyak lainnya.

Perbedaan tersebut seharusnya sudah menjadi hal yang harus ditangani oleh partai politik. Karena pada umumnya partai politik memiliki fungsi untuk mendamaikan dan mengharmoniskan suasana hati para masyarakatnya.

Sarana Partisipasi Politik

Partai politik yang menerima dan menampung aspirasi masyarakat tertentu seharusnya sudah pasti mempengaruhi kebijakan kebjakan pemerintah yang ada.

Tanpa adanya partisipasi ataupun keterlibatan partai poltik, kebijakan-kebijakn yang dibuat pemerintah tentunya tidak dapat di ubah jika tidak sesuai dengan kondisi masyarakat.

Sarana Kontrol Politik

Partai politik juga berfungsi sebagai pengingat dan meluruskan kebijakan kebijakan pemerintah yang terjadi kesalahan maupun kekeliruan yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Pengontrolan politik tersebut berupa pengawasan serta peninjauan terhadap pelaksanaan jalannya kepemerintahan agar dapat berjalan baik sebagaimana mestinya.

Sarana Komunitas Politik

Partai politik yang memiliki fungsi sebagai sarana komunitas politik membuat kita bebas untuk menyalurkan berbagai macam aspirasi ataupun suara agar sampai ke pada pihak pemerintah.

Jadi secara garis besar , fungsi partai politik ini adalah sarana dan juga perantara antara rakyat dan juga pemerintah.

Sarana Rekrutmen Politik

Dan fungsi yang terakhir dari partai politik itu sendiri adalah sebagai tempat untuk menampung dan penyeleksian kader-kader politik yang nantinya akan meneruskan kepemimpinan suatu pemerintahan dengan jabatan tertentu.

Alasan Jokowi Mengadakan Pilkada Di Tengah Pandemi , Motif Politik Dan Ekonomi?

Alasan Jokowi Mengadakan Pilkada – Entah kenapa Jokowi sangat ngotot untuk mengadakan pilkada yang akan diadakan pada bulan Desember 2020 ditengah kasus pandemi yang sedang menimpa Indonesia saat ini.

Alasan Jokowi Mengadakan Pilkada

Padahal beberapa ahli kesehatan sudah memberikan saran untuk menunda pesta demokrasi tersebut. Selain itu dua organisasi Islam terbesar yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah juga meminta kepada Jokowi untuk menunda pilkada hingga kondisi membaik.

Namun tampaknya usulan tersebut tidak didengarkan sama sekali oleh Jokowi untuk tetap mengadakan sbobet pilkada. Anak sulung Jokowi yaitu Gibran Rakambuming Raka, maju sebagai calon Wali Kota Solo, Jawa Tengah. Sedangkan menantunya, Bobby Nasution, menjadi calon Wali Kota Medan, Sumatera Utara.

Namun tentunya Jokowi melakukan hal tersebut bukan tanpa alasan. Menurut saya , alasan Jokowi mengadakan pilkada di tengah maraknya kasus pandemi saat ini karena motif ekonomi dan juga politik Indonesia. Penasaran dengan penjelasannya? Kita simak di bawah ini.

Motif Ekonomi

Kasus corona yang datang ke Indonesia beberapa bulan lalu membuat negara Indonesia sangat terpukul di berbagai sektor. Salah satu sektor yang terkena pukulan sangat berat adalah ekonomi.

Seperti yang kita ketahui , pilkada memang sangat baik dari sisi ekonomi. Sang pelaku politik selalu menyuntikkan anggaran untuk masyarakat , baik itu legal seperti persiapan logistik pemilu ataupun illegal dengan memperjual belikan suara .

Alasan Jokowi Mengadakan Pilkada

Selain menyuntikkan dana segala kepada masyarakat , alasan lainnya yaitu pilkada itu sendiri. Di masa pandemi saat ini pemerintah sudah mengeluarkan banyak sekali anggaran untuk membeli alat pelindung selama pemilihan nanti. Setidaknya sudah ada lebih dari 20 triliun yang sudah dikeluarkan pemerintah untuk hal tersebut.

Jika nantinya pilkada tersebut dibatalkan , maka tentunya pemerintah akan mengeluarkan dana yang lebih besar lagi yang tentunya bisa merugikan ekonomi bangsa Indonesia.

Motif Politik

Pemerintah mengatakan jika alasan tetap mengadakan pilkada adalah suatu larangan jika menunda pilkada yang melanggar hak konstitusi rakyat untuk memilih dan akan berakibat pada kosongnya pemimpin di tingkat daerah.

Namun kenyataannya tidaklah begitu. Menunda pemilu bukan berarti melanggar hak konstitusional rakyat untuk memilih , melainkan pemilu masih tetap ada dan dilaksanakan setelah membaiknya pandemi di Indonesia.

Alasan Jokowi Mengadakan Pilkada

Selain itu alasan lain dari pemerintah untuk tetap mengadakan pemilu adalah melihat beberapa negara tetangga seperti Amerika Serikat dan Korea Selatan yang tetap mengadakan pemilu. Hal ini pun sangat fatal karena beberapa alasan.

Untuk Korea Selatan , kasus pandemi pada negara tersebut sudah semakin membaik. Jadi tidak menjadi masalah jika mereka mengadakan pilkada karena sudah terkontrol dengan sangat baik. Berbeda dengan Indonesia yang masih banyak sekali kasus covid-19.

Sedangkan untuk Amerika Serikat , masa jabatan presiden yang sangat singkat menjadi alasan mereka tetap mengadakan pesta demokrasi tersebut. Presiden Amerika Serikat hanya diberikan waktu 4 tahun untuk menjabat , belum lagi ditambah dengan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat yang membutuhkan waktu yang sangat lama.

Kronologi Disahkannya Omnibus Law

Kronologi Disahkannya Omnibus Law – DPR yang telah mendapatkan draf final Undang – Undang Cipta Kerja , mengirimkan draf tersebut kepada pemerintah. Tepatnya pada tanggal 14 Oktober 2020 , kronologi disahkannya omnibus law dimulai dari sekretariat DPR yang bernama Indra Iskandar menyerahkan dokumen tersebut ke kantor Sekretariat Negara , Jakarta.

Kronologi Disahkannya Omnibus Law

Jauh dihari pengesahan sebelumnya pada tanggal 5 Oktober 2020 lalu , beredar surat undangan paripurna tanpa pembahasan UU Cipta Kerja. Namun selang satu jam kemudian , muncul lagi undangan yang mengagendakan pengesahan dalam urutan agenda keenam.

Mendadaknya agenda tersebut pun membuat para anggota rapat bertanya – tanya karena semua anggota dewan rapat tidak mendapatkan salinan draf final RUU Cipta Kerja.

Hingga akhrinya judi capit duit waktu rapat dimulai , terjadi protes di antara anggota rapat tersebut. Sang fraksi partai Demokrat , Benny Kabur Harman terlihat bersitegang dengan pemimpin rapat. Terhitung sebanyak 4 kali mikrofon dimatikan hingga akhirnya membuat dirinya keluar dari rapat dan tidak bertanggung jawab terhadap RUU Cipta Kerja.

Kronologi Disahkannya Omnibus Law

Alhasil pengesahan RUU menjadi UU terjadi pada pukul 17.52 WIB.

Selang delapan hari pengesahan RUU Cipta Kerja , banyak sekali masyarakat Indonesia yang melakukan protes. Demo yang didalangi oleh para mahasiswa , menganggap jika RUU Cipta Kerja akan merugikan para pekerja Indonesia kedepannya.

Kronologi Disahkannya Omnibus Law

Demo yang terjadi dari siang hingga malam hari tersebut berlangsung di gedung gedung pemerintahan yang ada di Jakarta. Kekecewaan para pendemo berujung pada fasilitas publik seperti beberapa halte busway dan juga pos polisi yang dibakar habis oleh para pendemo. Versi draf itu masing-masing setebal 905 halaman (beredar 5 Oktober); setebal 1.052 halaman (beredar 9 Oktober); setebal 1.035 halaman (beredar 12 Oktober pagi); dan setebal 812 halaman (beredar 12 Oktober malam). Dokumen 812 halaman diakui sebagai draf resmi dan final.

Terjadi beberapa perubahan draf dari yang sebelumnya yang sudah disahkan. Seperti pasal 88A yang sebelumnya memuat 5 ayat , kini terdapat 8 ayat di dalamnya. Versi terbaru tersebut menambahkan peran pemerintah daerah dari yang sebelumnya hanyalah pemerintah pusat.

Hal ini pun semakin membuat warga kesal karena pemerintah dianggap seenaknya mengubah Undang Undang yang telah disahkan tersebut.

Perubahan tersebut juga diprotes oleh Direktur Eksekutif Forum Masyarakat Peduli Parlemen , I Made Leo , yang mengatakan jika perubahan tersebut bertentangan dengan aturan DPR nomor 2 tahun 2020 tentang Pembentukan Undang Undang.

Sandiaga Uno Jadi Jurkam Gibran Siap Pimpin Kampanye

Sandiaga Uno Jadi Jurkam Gibran – Kabar politik terbaru datang dari pilkada kota Solo, Jawa Tengah. Salah satu calon pasangan , Gibran Rakabuming Raka , mendapatkan dukungan dari cmd368 Sandiaga Uno.

Sandiaga Uno Jadi Jurkam Gibran

Sandiaga Uno , Wakil Ketua Umum Partai Gerindra mengatakan jika dirinya siap membantu kampanye sang putra Presiden Joko Widodo , Gibran Rakabuming Putra.

Sandiaga Uno Jadi Jurkam Gibran

Hal itu dibenarkan oleh ketua DPC Gerindra Solo, Ardianto Kuswinarno , yang mengatakan jika Sandiaga Uno keluar sebagai Jurkam ( Juru Kampanye ) pasangan Gibran – Teguh berdasarkan keputusan pengurus Gerindra pusat.

Sandiaga Uno Jadi Jurkam Gibran

Salah satu visi dan misi dari pasangan Gibran – Teguh adalah dengan memberdayakan UMKM agar bisa memulihkan kondisi ekonomi dalam keadaan pandemi saat ini.

Visi misi tersebut rasanya cocok dengan Sandiaga Uno yang memiliki fokus yang sama terhadap karir UMKM yang ada di Indonesia.

“Jadi kalau bicara UMKM, Bang Sandi sama mas Gibran sudah pas sekali,” katanya.

Tidak hanya Sandiaga Uno , beberapa politikus level nasional pun turut membantu kampanye pasangan Gibran – Teguh. Mereka adalah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Sekjen Hasto Kristiyanto serta Ketua DPP Puan Maharani.

Walaupun masih belum diketahui kampanye jenis apa yang akan mereka lakukan , namun kita bisa memprediksikan jika mereka akan sering melakukan kampanye secara virtual.

Sandiaga Uno Jadi Jurkam Gibran

Pasangan Gibran – Raka yang memiliki nomor urutan 1 , akan melawan calon pasang lainnya yaitu Bagyo Wahyono-FX Supardjo (BaJo).

Pasangan Bagyo Wahyono – FX Supardjo diketahui maju lewat sistem independen setelah berhasil mengumpulkan lebih dari 28 ribu KTP warga.

Gibran Rakabuming Calonkan Diri Sebagai Calon Walikota Solo

Gibran Rakabuming Calonkan Diri – Kabar terbaru dunia politik Indonesia datang dari seorang Gibran Rakabuming. Gibran panggilan akrabnya baru baru ini Gibran Rakabuming Calonkan Diri sebagai calon walikota Solo.

Hal itu terlihat jelas ketika Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan 2 pasangan calon yang akan bertarung untuk memperebutkan jabatan walikota Solo.

Gibran Rakabuming Calonkan Diri

Calon pasangan pertama yaitu Gibran Rakabuming Raka yang didampingi oleh Teguh Prakosa sebagai wakilnya yang mendapatkan dukungan dari delapan partai politik.

Calon pasangan kedua yaitu Bagyo Wahyono yang didampingi oleh Suparjo memilih maju dengan dari jalur independen.

Gibran Rakabuming Calonkan Diri

Salah satu syarat menjadi walikota yaitu harus melaporkan jumlah kekayaan atau harta yang mereka miliki saat ini kepada Komisi Pemberantas Korupsi ( KPK ).

Gibran yang telah melakukan melaporkan kekayaan miliknya pada Rabu , 2 September 2020 lalu , diketahui memiliki harta kekayaan sebanyak 21 Milyar rupiah.

Berikut adalah rincian harta kekayaan Gibran Rakabuming

Gibran diketahui memiliki sejumlah tanah dan bangunan yang memiliki nilai sejumlah Rp 13,4 Milyar. Tanah dan bangunan tersebut dimiliki oleh Gibran yang tersebar dibeberapa kota yaitu Solo dan Sragen.

Untuk alat transportasi , Gibran memiliki nilai kekayaan sebesar Rp 682 juta. Transportasi tersebut terdiri dari

  • Motor Honda Scoopy, hasil sendiri Rp7.000.000
  • Motor Honda CB-125 Tahun 1974, hasil sendiri Rp5.000.000
  • Motor Royal Enfield Tahun 2017, hasil sendiri Rp40.000.000
  • Mobil Toyota Avanza Tahun 2016, hasil sendiri Rp90.000.000
  • Mobil Toyota Avanza Tahun 2012, hasil sendiri Rp60.000.000
  • Mobil Isuzu Panther Tahun 2012, hasil sendiri, Rp70.000.000
  • Mobil Daihatsu Grand Max Tahun 2015, hasil sendiri, Rp60.000.000
  • Mobil Mitsubishi Pajero Sport Tahun 2016, hasil sendiri, Rp350.000.000

Untuk harta bergerak lainnya , Gibran diketahui memiliki nilai kekayaan sebesar Rp. 260 juta. Selain itu uang kas yang dimiliki Gibran sebesar Rp2.154.396.134 dan harta lainnya sebesar Rp5.552.000.000.

Terlepas dari jumlah kekayaan yang ia miliki , ternyata Gibran juga memilki hutang sebesar Rp895.586.004 yang belum terbayarkan , sehingga jika diakumulasi semua jumlah kekayaan yang ia miliki yaitu Rp21.152.810.130 .

Gibran Rakabuming Calonkan Diri

Melihat dari rivalitas dari kedua calon pasangan walikota Solo , nampaknya Gibran lebih diuntungkan untuk memenangi posisi tersebut. Selain itu juga Gibran sendiri adalah anak kandung dari Presiden Republik Indonesia , Joko Widodo , akan menjadi poin plus lainnya.

Golkar Minta Peserta Pilkada Tetap Mengutamakan Protokol Kesehatan

Golkar Minta Peserta Pilkada Tetap Mengutamakan Protokol Kesehatan – Kabar politik terbaru datang dari anggota Fraksi Golkar DPR RI , Melki Lana mengatakan pelaksanaan Pilkada ( Pemilihan Kepala Daerah ) harus tetap diadakan dan dilaksanakan walaupun di tengah kondisi virus corona saat ini.

Melki meminta untuk pemerintah dan KPU untuk tetap mengutamakan domino gaple dan mengedepankan protokol kesehatan untuk menghindari adanya kasus covid dan juga membuat para peserta merasa aman.

Golkar Minta Peserta Pilkada

“Partai Golkar akan menjadi Partai terdepan dalam penerapan protokol kesehatan dalam upaya penanggulangan Covid-19 dalam Pilkada Serentak 2020,” ucap Melki, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (16/9/2020).

Oleh karena itu , Melki berharap Pilkada yang akan diselenggarakan nanti dipersiapkan sebaik mungkin sehingga tidak membuat kasus covoid-19 di Indonesia semakin bertambah.

Melki juga berpendapat jika protokol kesehatan harus sudah dibiasakan dan dilakukan ketika akan melakukan kegiatan di luar rumah tak terkecuali dengan pilkada. Hal ini diharapkan agar tidak terjadi cluster baru atau gelombang covid lainnya yang kontraproduktif.

Walaupun sudah jelas diberitahukan untuk mengutamakan dan mengedepankan protokol kesehatan , masih ada saja beberapa tempat pilkada yang mengalami persoalan akan hal itu.

Setidaknya sudah ada kurang lebih 72 bacalon petahana yang diberi peringatan oleh Kemendagri terkait hal itu.

Sanksi Pelanggar Protokoler Kesehatan

Golkar Minta Peserta Pilkada

Ada 2 sanksi yang akan diterima oleh kepala daerah jika ditemukannya pelanggaran protokol kesehatan ketika proses pilkada berlangsung. Hal ini tertulis jelas di Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah , yang dimana sanksi pertama berupa penundaan pelantikan kepala daerah selama kurang lebih 6 bulan bagi kepala daerah yang nantinya memenangkan pilkada.

Yang kedua , adanya Penjabat baru sementara yang dipersiapkan oleh kantor pusat.

“Kesetaraan kompetisi antarkandidat, pemenuhan hak pilih dan penyelenggaraan pemilu dengan protokol kesehatan yang ketat harus kita jaga dengan seimbang,” kata Melki.

Bukan hanya dari pemerintah saja yang harus tetap mengedepankan protokol kesehatan , tapi juga warga negara. Golkar minta peserta pilkada nantinya harus patuh dan menerapkan protokol kesehatan dari pemerintah.

Kerja sama di kedua belah pihak antara warga dan pemerintah harus diwujudkan agar bisa mengurangi angka kasus covid yang terjadi di Indonesia.