Maduro Akui Delusi Sosialis Demi Mengembalikan Ekonomi Pasar Bebas Venezuela

Maduro Akui Delusi Sosialis – Upaya Presiden Venezuela Nicolas Maduro untuk mengembalikan elemen-elemen ekonomi pasar bebas (free enterprise) di Venezuela harus menjadi peringatan bagi siapa pun yang mendengarkan seruan sosialis Senator Bernie Sanders di pemilihan pendahuluan Partai Demokrat selama kampanye Pemilihan Presiden Amerika Serikat 2020 atau siapa pun yang masih tergoda oleh janji-janji kesejahteraan ala sosialisme.

Langkah yang diambil Maduro ini dianggap sebagai upaya putus asa untuk meredam kemarahan publik. Dengan begitu , Maduro berharap dapat mempertahankan cengkeramannya pada kekuasaan di tengah keruntuhan ekonomi yang mengejutkan yang dipandang para ekonom sebagai yang terburuk di dunia dalam beberapa dasawarsa.

Maduro Akui Delusi Sosialis

Kisah Sosialis Venezeula seperti ini bukan pertama kali yang pernah terjadi dalam sejarah. Sebelumnya , negara-negara sosialis di seluruh dunia telah membatalkan visi yang mereka doktrinkan dan memasukkan unsur-unsur ekonomi pasar bebas untuk menyelamatkan ekonomi mereka yang terpuruk. Yang paling mengejutkan adalah China pasca-Mao Zedong memilih ekonomi yang lebih berbasis pasar ketika Deng Xiaoping mengakui bahwa bangsanya tidak bisa bersaing dengan Amerika Serikat.

Tunduknya Maduro terhadap kenyataan sangatlah instruktif. Hal itu terjadi satu dekade setelah Resesi Hebat dan keruntuhan keuangan pada 2008 dan 2009 mengguncang kepercayaan terhadap kapitalisme dan menguatkan para pendukung sosialisme dan model-model alternatif lainnya.

Setelah krisis itu berakhir , kapitalisme kembali membuktikan https://www.austineubanks.com/ keberaniannya dengan mempertahankan lebih banyak kesejahteraan dan standar hidup yang lebih tinggi , sementara perekonomian Venezuela kala itu semakin memburuk dan sangat mengkhawatirkan.

“Perjuangan untuk bertahan hidup telah memaksa pemerintah Venezuela untuk bersikap pragmatis,” tutur Ramiro Molina, ekonom di Universitas Katolik Andres Bello Caracas, kepada The New York Times. “Hanya narasinya yang masih sosialis.”

Lawrence J. Haas mengatakan bahwa langkah ini adalah pergeseran yang mencolok bagi Maduro karena ia adalah penerus mantan Presiden Venezuela Hugo Chavez yang berpikiran sama, sosialis garis keras yang berusaha menyalakan semangat “revolusi Bolivarian” di seluruh kawasan hingga kematiannya pada 2013.

Chavez terpilih pada tahun 1998 karena gelombang penolakan publik terhadap korupsi pemerintah. Chavez mampu dengan cepat menasionalisasi industri, merampas pertanian dan bisnis, mendorong perubahan konstitusi untuk meningkatkan kekuatannya.

Walaupun awalnya ia menggalang dukungan populis dengan menggunakan pendapatan minyak untuk mendanai program-program bagi kaum miskin, visi sosialis yang mendorong kesalahannya dalam mengurus ekonomi telah menyebabkan melonjaknya inflasi, meledaknya utang publik, dan kekurangan kebutuhan seperti makanan, obat-obatan, air, dan listrik. Setelah Chavez meninggal , Maduro mengambil alih dan kini mencoba untuk menggandakan visi sosialis itu dan memperburuk masalah ekonomi.

Setelah bertahun-tahun menasionalisasi bisnis dan menetapkan harga konsumen, Maduro kini berubah arah sambil mempertahankan retorika sosialisnya. Demi meningkatkan aktivitas bisnis di Venezeula , ia erupaya memotong birokrasi. Dengan mata uang bolivar pada dasarnya tidak berharga, Maduro menyambut arus masuk dolar Amerika kembali ke dalam pasar mata uang.

Langkah Maduro menuju ekonomi pasar bebas telah menimbulkan pengaruh berupa menstabilkan ekspor minyak, menghidupkan kembali ibu kota Venezuela, Caracas, dan memberi peluang baru bagi kelas atas negara itu untuk menimbun dan membelanjakan uang. Namun hal ini dianggap masih belum cukup untuk bisa mempertahankan kekuasaannya.

Balas Dendam China Kepada AS Yang Membatasi Pergerakan Diplomat

Balas Dendam China Kepada ASPerang dingin politik antar negara di seluruh dunia seakan tak akan pernah habis. Baru baru ini perang dingin tersebut terjadi antara AS dengan China.

China baru baru ini membuat kebijakan yang membatasi kegiatan diplomat AS yang berada di China. Hal ini tentunya dilakukan oleh China bukan tanpa sebab.

Kementrian Luar China mengatakan pemabatasan tersebut akan diberlakukan untuk semua staf dan konsulat AS , serta konsulat Jenderal yang ada di Hong Kong.

“Mendesak AS agar mencabut keputusan yang salah secepat mungkin, pihak China baru-baru ini mengirimkan catatan diplomatik yang mengumumkan pembatasan timbal balik pada kedutaan dan konsulat AS, termasuk konsulat jenderal di Hong Kong,” ucap pernyataan itu dikutip dari AFP, Jumat (11/9).

Balas dendam China kepada AS ini didasari oleh keputusan baru yang dibuat AS mengenai pembatasan pergerekan diplomat ketika melakukan kegiatan rutin tertentu.

Balas Dendam China Kepada AS

Menteri Luar Negeri AS , Mike Pompeo mengatakan hal tersebut pada Rabu (2/9) , “Departemen Luar Negeri telah menetapkan sebuah mekanisme persetujuan bagi diplomat senior China di Amerika Serikat untuk mengunjungi kampus universitas dan bertemu dengan pejabat pemerintah setempat.” 

Tidak hanya itu , Mike Pompeo juga mengatakan jika kedutaan besar china yang berada di AS harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu ketika ingin menggelarkan acara kebudayaan di AS.

Balas Dendam China Kepada AS

“Acara budaya dengan kelompok lebih dari 50 orang yang diselenggarakan oleh kedutaan besar China dan pos konsuler di luar properti misi kami juga akan membutuhkan persetujuan kami,” tuturnya.

Baca Juga : Situs Domino Gaple Uang Asli Terbaik 2020

Mendengar hal tersebut membuat Juru Bicara Kementrian Luar Negeri China Hua Chunying kesal dan mengatakan apa yang telah dilakukan AS telah melanggar hukum dan norma dasar yang mengatur hubungan internasional.

Ia pun mendesak AS untuk secepat mungkin mencabut hal tersebut sehingga tidak menghalangi hubungan antara kedua bangsa dan menyabotase hubungan bilateral.

Tentunya kita berharap kedua negara bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan baik tanpa ada yang harus dirugikan. Dengan begitu hubungan kedua negara antara AS dan China akan semakin membaik.

Irlandia Dengan Sistem Politiknya

Indonesia bukan lah satu satunya negara Republik di dunia, negara lain yang memiliki pemilihan Presiden adalah Irlandia. Republik Irlandia ini memeluk pemerintahan dengan situs judi slot pragmatic terpercaya system demokrasi parlementer, dimana pemilihan presiden juga terjadi di negara ini.

Di Indonesia mungkin masa jabatan yang berlaku adalah 5 tahun, namun di Irlandia masa jabatan yang berlangsung mencapai 7 tahun. Presiden yang pernah memerintah di negara yang pernah di jajah Inggris ini bisa dipilih kembali sekali saja. Bentuk pemerintahan Republik ini berlaku pada tahun 1948, hanya berbeda 3 tahun ya dari kemerdekaan dan penetapan Republik Indonesia?

IRAN Larang Penggunaan Semua Teknologi ISRAEL

Presiden Iran Hassan Rohani resmi mengeluarkan perintah larangan kerja sama dengan Negara Israel. Peraturan tersebut resmi diungkapkannya pada Selasa (26/05/2020) tepat setelah parlemen mengesahkan RUU larangan kerja sama pekan lalu. UU tersebut dikeluarkan guna menghindari tindakan  permusuhan dari Rezim Zionis terhadap keamanan dan perdamaian.

IRAN Larang Penggunaan Semua Teknologi ISRAEL

Presiden Iran Hassan Rouhani mengharamkan semua produk yang mencakup produk buatan Iran yang mencakup penggunaan semua perangkat lunak dan perangkat keras. Rouhani, Sang Presiden memerintahkan Kementrian Dalam Negeri, yaitu Kementrian Dalam Negeri, Kementrian Intelijen, Kementrian Luar Negeri, Dan Kementrian Pertahanan Iran, Serta Dewan Keamanan Nasional Tertinggi dan Peradilan dengan menerapkan undang-undang tersebut.

Larangan yang dikeluarkan oleh Iran atas Negara Israel tersebut berkaitan dengan “Kerjasama atau menjadi mata-mata untuk rezim Zionis” dimana sama dianggap dengan bermusuhan terhadap Tuhan dan semua tindakan korupsi di bumi. Dan penggunaan perangkat lunak dan keras milik Negara Israel dilarang itu sudahlah benar adanya. Seperti yang dunia telah ketahui, bahwa peperangan di Timur Tengah yang kebanyakan selalu terlibat Negara Iran, Israel, Palestina yang merambat kebagian Negara-negara Timur Tengah lainnya.

IRAN Larang Penggunaan Semua Teknologi ISRAEL

Hampir kebanyakan disebabkan karena adanya Perbedaan Agama serta Kepentingan Politis antar 2 negara yang terlibat. Undang-undang yang resmi dikeluarkan pemerintah Iran tersebut mengarah kepada menyerukan semua komponen Iran untuk menghadapi segala tindakan Negara Israel yang termasuk gerakan perang dan terorime, pengepungan Gaza, pembangunan permukiman, penggusuran rakyat Palestina, dan pendudukan Negara-negara yang termasuk Golan.

Tepat pada bulan Maret 2020, ulama Iran Grand Ayatollah Naser Makarem Shirazi mengungkapkan akan memberikan ijin pemakaian Vaksin Virus Corona yang dikembangkan oleh Negara Israel tersebut bagi setiap warga Negara Iran. Namun dia juga mengungkapkan bahwa sebenarnya melakukan jual beli dengan Negara Israel sebenarnya sangat tidak diperbolehkan di Negara Iran.

IRAN Larang Penggunaan Semua Teknologi ISRAEL

Permusuhan yang sangat parah menyebabkan dua Negara tersebut kerap kali saling mengancam untuk melakukan perang. Peraturan tentang pelarangan penggunaan teknologi juga sangat diharapkan bisa meminimalisir sagala gerakan yang direncanakan oleh Negara Israel tersebut.

Korea Utara Dikenal Sebagai Negara Otoriter Komunis

Mungkin banyak orang yang sudah mengetahui bahwa Korea Utara merupakan salah satu negara Komunis yang memiliki rezim atau otoriter untuk pemerintahannya. Memang mungkin negara Korea Utara ini merupakan salah satu yang tidka mudah dilihat ataupun terekpor keluar dikarenakan system negara ini sangat tertutup.

Negara Korea Utara ini tidak membiarkan informasi lain bocor sampai keluar ataupun sebaliknya. Mari kita simak lebih lanjut tentang apa saja yang membuat negara Korea Utara disebut Negara dengan Rezim Negara Komunis.

Sejarah Korea Utara

Korea Utara

Korea Utara adalah salah satu negara yang berada di Asia Timur dengan ibukota negara bernama Pyongyang serta bersebelahan dengan negara Korea Selatan. Negara ini sudah terkenal mempunyai peraturan paling aneh serta paling berbeda diantara negara komunis lainnya. Pemerintahan di negara Korea Utara ini adalah system satu partai dimana ciri khas satu partai ini sudah terdapat disebagian negara sosialis di masa lalu.

Partai yang berkuasa di Negara Korea Utara juga memusatkan pada system ideology yang berada paling atas dalam struktural kekuatan nasional. Kekuatan Nasional ini terdiri dari kekuatan legislated, administrative serta judikatif secara keseluruhan.  Partai di Korea Utara bukan hanya memimpin 3 lembaga tersebut, tetapi juga menguasai organisasi social serta juga kehidupan rakyatnya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Korea Utara merupakan “Negara yang dipimpin dengan Partai, yaitu “Partai Buruh Korea”. Jika pun ada banyak partai di negara Korea Utara, namun partai tersebut bukan kubu oposisi melainkan mitra dari yang berkuasa.

Fakta Korea Utara Sebagai Negara Otoriter Komunis

Berikut beberapa Fakta yang menunjukan bahwa Korea Utara ini adalah Negara Komunis
1. Negara Yang Tidak Merayakan Natal

Korea Utara adalah salah satu negara yang tidak merayakan Acara Chrismas ataupun Natal. Disebabkan Korea Utara menggunakan Paham Komunis yang paling anti dengan perayaan hari agama. Acara yang diperingati di Korea Utara adalah Hari Kelahiran Ibu Presiden Kim Jong-II yang diperingati di tanggal 24 Desember setiap tahunnya.

  1. Negara Penyembah Kim Jong-II

Korea Utara

Korea Utara memang masuk negara Komunis, akan tetapi secara nyata mereka menyembah Kim Jong-il yang merupakan pemimpin de facto negara Korea Utara. Kim Jong-il merupakan ayah dari Kim il-sung yang wafat tahun 1994. Sesuai sumber dari rakyat Korea sendiri bahwa Kim II Sung lahir di Gunung Paektu, dan disebut sebut sebagai “Dewa Mistris”. Hal tersebut diperkuat perihal gunung tersebut masuk kedalam salah satu gunung paling mistis yang berperan penting dalam Korea Utara.

  1. Memiliki Populasi Yang Besar

Sesuai sumber sensus penduduk pada tahun 2010, penduduk Korea Utara adalah dengan total 22 juta rakyat. Hal tersebut membuat negara komunis ini termasuk negara berpenduduk terbanyak kelima di Dunia.

  1. Bendera Korea Utara

Bendera Korea Utara sudah digunakan sejak 1948 dengan gambar bintang merah berada dalam pita merah besar serta 2 pita putih dan pita biru yang lebih tipis di bagian atas serta bawahnya.

  1. Susunan Strata Sosial

Korea Utara

Korea utara termasuk kedalam salah satu yang mempunyai terori masyarakat  sosialis yang egaliter. Pada Korea Utara ini dibagi penduduk sesuai tiga kelas sosial, yaitu Kelas Royal atau Orang Teratas, yaitu keluarga dari pahlawan perang. Serta kelompok biasa dan juga kelompok tidak royal, diantaranya mereka yang sebelumnya memihak pihak Jepang sebelum perang dunia ke2 atau bisa dikatakan dua kelompok ini adalah kelompok anti pemerintahan.

  1. Mata Uang korea Utara

Seperti yang kita ketahui sebelumnya mata uang negara ini adalah Won dari Yuan Cina serta Yen dari Jepang. Adapun alasan negara korea utara menggunakan dua mata uang ini dikarenakan dalam usahan mengendalikan pasar swasta.

  1. Tidak Boleh Memotret

Setiap penduduk ataupun turis yang sedang berkunjung ke Korea Utara tidak boleh memotret pemandangan atau area tempat wisatanya. Jika ada yang kedapatan melakukan hal tersebut maka akan dikenakan hukuman yang cukup berat dari pemerintah. Salah satu alasan negara Korea utara melakukan hal tersebut dikarenakan mereka tidak mau membiarkan negaranya terekpos ke dunia luar

  1. Memiliki Fasilitas Terowongan Rahasia

Korea UtaraPoint yang satu ini saat Korea Utara membuat terowongan dengan tujuan mengawasi Korea Selatan pada 2014 lalu dengan tujuan mencari tahu informasi dari Korea Selatan sebanyak banyaknya. Akan tetapi negara komunis  tersebut memberikan alasan bahwa terowongan tersebut digunakan dalam usaha mencari batu bara.

  1. Negara Yang Kejam Serta Menakutkan

Sesuai informasi yang beredar bahwa jika warga korea utara mencoba melarikan diri ke Korea Selatan, maka akan disebut sebagai penghianat negara. Disamping itu Korea utara juga mempunyai senjata nuklir yang yang paling mematikan dan sangat ditakuti di dunia.  Dan dengan sistem pemerintahan yang otoriter tersebut menjadikan banyak warga korea utara merasa hidup dalam ketakutan serta tidak merasa bebas.

Demikianlah artikel yang kami buat kali ini, semoga bermanfaat dan menambah informasi bagi Anda semuanya. Terima kasih