Covid-19 | Hesaco.com

Skandal Korupsi Bansos Yang Dilakukan Oleh Mensos

Skandal Korupsi Bansos – Indonesia memang dikenal dengan negara korupsi terbesar. Belum selesainya kasus korupsi yang dilakukan oleh mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Eddhy Prabowo , malah sekarang ada kasus korupsi baru yang dilakukan oleh Menteri Sosial Juliari Batubara.

Skandal Korupsi Bansos

Yap , Juliari diketahui melakukan korupsi pada dana bansos beberapa saat yang lalu. KPK menduga adanya aliran dana untuk menteri dari vendor pemasok barang bansos.

Tentu kabar ini mengecewakan warga. Kondisi warga di masa pandemi saat ini yang sedang kesulitan untuk mencari nafkah dan juga makan , tega – teganya Mensos mengambil sebagian dana bansos bagi para korban .

Hal ini memang sudah dicurigai dari awal pandemi terjadi di Indonesia. Beberapa warga mengaku tidak mendapatkan slot 777 online bansos dari pemerintah. Padahal mereka sudah mengajukan permohonan memperoleh bansos dari RT setempat, namun dijawab kalau bantuan terbatas dan tidak menerima data tambahan.

Beberapa lembaga seperti Lembaga Bantuan Hukum , Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Urban Poor Consortium, Rujak Center for Urban Studies dan masih banyak lainnya mengaku banyaknya laporan masuk mengenai 3 hal yaitu pemenuhan hak atas hunian layak, hak atas air dan distribusi bansos.

Alasan dari pejabat di tingkat pusat sampai daerah mengatakan hal yang sama yaitu pandemi yang baru. Pandemi yang baru membuat mereka kesulitan untuk mendapatkan data secara menyeluruh dari para warganya untuk memberikan bansos.

Mungkin alasan tersebut masih bisa diterima saat memasuki 1 hingga 2 bulan masa pandemi. Namun saat ini yang sudah memasuki 9 bulan masa pandemi , kenapa masih ada kesalahan data tersebut ?

Kasus ini seharusnya menjadi pukulan telak untuk pemerintah untuk lebih memperbaiki dana bansos untuk para warganya. Jika tidak adanya perubahan radikal dalam hal tersebut , kasus korupsi masih sangat berpotensi terulang kembali di masa yang akan datang.

Tidak hanya pemerintah , warga pun juga harus melakukan sesuatu untuk hal yang satu ini. Sebisa mungkin melaporkan jika tidak menerima dana bansos ataupun adanya tindak praktik kecurangan.

Sembilan bulan pandemik di Indonesia, 576 ribu kasus, 17.740 meninggal dunia, 475 ribu sembuh. Kemiskinan diperkirakan naik 3,02 hingga 5,71 juta orang, pengangguran meningkat 4,03 hingga 5.23 juta orang. Ekonomi Indonesia resesi.

Kita harapkan kasus ini bisa diselesaikan sebaik dan secepat mungkin dan tidak akan terjadi lagi di masa yang akan datang. Kami juga berharap koruptor bisa dihukum secara adil tanpa membedakan jabatan sehingga akan membuat resah koruptor koruptor lainnya.

Golkar Minta Peserta Pilkada Tetap Mengutamakan Protokol Kesehatan

Golkar Minta Peserta Pilkada Tetap Mengutamakan Protokol Kesehatan – Kabar politik terbaru datang dari anggota Fraksi Golkar DPR RI , Melki Lana mengatakan pelaksanaan Pilkada ( Pemilihan Kepala Daerah ) harus tetap diadakan dan dilaksanakan walaupun di tengah kondisi virus corona saat ini.

Melki meminta untuk pemerintah dan KPU untuk tetap mengutamakan domino gaple dan mengedepankan protokol kesehatan untuk menghindari adanya kasus covid dan juga membuat para peserta merasa aman.

“Partai Golkar akan menjadi Partai terdepan dalam penerapan protokol kesehatan dalam upaya penanggulangan Covid-19 dalam Pilkada Serentak 2020,” ucap Melki, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (16/9/2020).

Oleh karena itu , Melki berharap Pilkada yang akan diselenggarakan nanti dipersiapkan sebaik mungkin sehingga tidak membuat kasus covoid-19 di Indonesia semakin bertambah.

Melki juga berpendapat jika protokol kesehatan harus sudah dibiasakan dan dilakukan ketika akan melakukan kegiatan di luar rumah tak terkecuali dengan pilkada. Hal ini diharapkan agar tidak terjadi cluster baru atau gelombang covid lainnya yang kontraproduktif.

Walaupun sudah jelas diberitahukan untuk mengutamakan dan mengedepankan protokol kesehatan , masih ada saja beberapa tempat pilkada yang mengalami persoalan akan hal itu.

Setidaknya sudah ada kurang lebih 72 bacalon petahana yang diberi peringatan oleh Kemendagri terkait hal itu.

Sanksi Pelanggar Protokoler Kesehatan

Ada 2 sanksi yang akan diterima oleh kepala daerah jika ditemukannya pelanggaran protokol kesehatan ketika proses pilkada berlangsung. Hal ini tertulis jelas di Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah , yang dimana sanksi pertama berupa penundaan pelantikan kepala daerah selama kurang lebih 6 bulan bagi kepala daerah yang nantinya memenangkan pilkada.

Yang kedua , adanya Penjabat baru sementara yang dipersiapkan oleh kantor pusat.

“Kesetaraan kompetisi antarkandidat, pemenuhan hak pilih dan penyelenggaraan pemilu dengan protokol kesehatan yang ketat harus kita jaga dengan seimbang,” kata Melki.

Bukan hanya dari pemerintah saja yang harus tetap mengedepankan protokol kesehatan , tapi juga warga negara. Golkar minta peserta pilkada nantinya harus patuh dan menerapkan protokol kesehatan dari pemerintah.

Kerja sama di kedua belah pihak antara warga dan pemerintah harus diwujudkan agar bisa mengurangi angka kasus covid yang terjadi di Indonesia.

IRAN Larang Penggunaan Semua Teknologi ISRAEL

Presiden Iran Hassan Rohani resmi mengeluarkan perintah larangan kerja sama dengan Negara Israel. Peraturan tersebut resmi diungkapkannya pada Selasa (26/05/2020) tepat setelah parlemen mengesahkan RUU larangan kerja sama pekan lalu. UU tersebut dikeluarkan guna menghindari tindakan permusuhan dari Rezim Zionis terhadap keamanan dan perdamaian.

Presiden Iran Hassan Rouhani mengharamkan semua produk yang mencakup produk buatan Iran yang mencakup penggunaan semua perangkat lunak dan perangkat keras. Rouhani, Sang Presiden memerintahkan Kementrian Dalam Negeri, yaitu Kementrian Dalam Negeri, Kementrian Intelijen, Kementrian Luar Negeri, Dan Kementrian Pertahanan Iran, Serta Dewan Keamanan Nasional Tertinggi dan Peradilan dengan menerapkan undang-undang tersebut.

Larangan yang dikeluarkan oleh Iran atas Negara Israel tersebut berkaitan dengan “Kerjasama atau menjadi mata-mata untuk rezim Zionis” dimana sama dianggap dengan bermusuhan terhadap Tuhan dan semua tindakan korupsi di bumi. Dan penggunaan perangkat lunak dan keras milik Negara Israel dilarang itu sudahlah benar adanya. Seperti yang dunia telah ketahui, bahwa peperangan di Timur Tengah yang kebanyakan selalu terlibat Negara Iran, Israel, Palestina yang merambat kebagian Negara-negara Timur Tengah lainnya.

Hampir kebanyakan disebabkan karena adanya Perbedaan Agama serta Kepentingan Politis antar 2 negara yang terlibat. Undang-undang yang resmi dikeluarkan pemerintah Iran tersebut mengarah kepada menyerukan semua komponen Iran untuk menghadapi segala tindakan Negara Israel yang termasuk gerakan perang dan terorime, pengepungan Gaza, pembangunan permukiman, penggusuran rakyat Palestina, dan pendudukan Negara-negara yang termasuk Golan.

Tepat pada bulan Maret 2020, ulama Iran Grand Ayatollah Naser Makarem Shirazi mengungkapkan akan memberikan ijin pemakaian Vaksin Virus Corona yang dikembangkan oleh Negara Israel tersebut bagi setiap warga Negara Iran. Namun dia juga mengungkapkan bahwa sebenarnya melakukan jual beli dengan Negara Israel sebenarnya sangat tidak diperbolehkan di Negara Iran.

Permusuhan yang sangat parah menyebabkan dua Negara tersebut kerap kali saling mengancam untuk melakukan perang. Peraturan tentang pelarangan penggunaan teknologi juga sangat diharapkan bisa meminimalisir sagala gerakan yang direncanakan oleh Negara Israel tersebut.

Kebijakan Politik Jokowi Saat Pandemi

Berawal dari pengusaha furnitur hingga menjadi walikota Solo lalu Gubernur Jakarta dan sekarang telah menjadi orang nomor satu di indonesia yaitu sebagai Presiden Indonesia, Joko Widodo terjebak pada pendekatan yang sama untuk urusan politik.

Ini telah terbukti menjadi formula pemilihan yang sangat sukses, sebagian karena bakat alaminya sebagai salesman politik, dan sebagian karena politisi terkemuka lainnya telah dilakukan begitu parah sehingga perbaikan inkremental ini tampak lebih revolusioner daripada yang semestinya.

Triliun Anggaran Latihan Prakerja Diminta Oleh Nasdem Untuk Bansos Korban PHK

Sejak 26 Februari 2020, Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan peraturan 36 Tahun 2020; Pengembangangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja. Program ini menjadi salah satu program pengaman social untuk para pencari kerja. Mereka yang menerima Kartu Prakerja mendapat bantuan biaya agar mengikuti program pelatihan.

Triliun Anggaran Latihan Prakerja

Covid-19 yang akhir – akhir ini sedang terjadi diseluruh dunia, membuat banyak hal terjadi pada social dan ekenomi. Pelaksaan program Kartu Prakerja adalah salah satu bentuk social yang dari negara untuk masyarakat terkena dampak pandemi.

11 April 2020 pelaksanaan program Pelatihan Prakerja ini mengalokasikan dana sebesar Rp 20 Triliun. Hal ini di anggap tidak pantas dalam implementasi karena judi slot terbaik dan terpercaya terlalu besar untuk program pelatihan tersebut. Dana sebesar itu dipandang akan lebih tepat jika digunakan untuk bantuan langsung kepada rakyat agar dapat menambah juga jumlah target penerima bantuan. Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Kartu Prakerja tersebut diutamakan bagi mereka yang terkena PHK.

Program pelatihan ini tetap penting untuk dijalani, namun perlu disesuaikan juga situasi serta kondisi yang terjadi sekarang ini akibat Covid-19, bukannya malah menjadi keributan dan berpotensi dalam terbentuknya penyelewengan baru. Karena biasanya memang naluri manusia akan benar – benar keluar disaat keadaan mendesak. Jadi tidak heran jika memang akan banyak oknum yang ada disaat mendesak seperti sekarang ini.

Pelatihan ini diminta untuk diberhentikan sementara waktu karena pelatihan tersebut rawan akan penyelewengan. Maka dari itu DPP Partai Nasdem mendesak agar fasilitas pelatihan dialihkan menjadi bantuan yang terkena wabah, apalagi yang mengalami PHK. Partai Nasdem juga mengharapkan agar program Kartu Prakerja tersebut lebih terarah.

Maka dari itu pada saat pelaksanaan, program Kartu Prakerja harus dipertimbangkan dari assessment Kementrian Tenaga Kerja sebagai pihak yang kompeten terkait data ketenagakerjaan. Assessment tersebut penting dalam akurasi sasaran dan semakin persisi. Evaluasi menjadi penting agar selama pelaksanaan kedepannya semakin akuntabel, tepat sasaran, dan dapat diukur keberhasilannya.

Kebijakan Jokowi: Karantina Wilayah dan PSBB

Pandemic korona, menjadikan banyak nya intansi-instansi Negara yang terbengkalai, banyak nya lembaga-lembaga Negara yang diliburkan karena wabah yang sangat berbahaya tersebut. Para masyarakat dan bahkan petinggi-petinggi negri merasa sangat terancam dengan penularan virus yang ditularkan lewat udara tersebut. Dikondisi yang sangat mencekam itu, pemerintah banyak mengeluarkan aturan-aturan baru yang kadang banyak menyulitkan masyarakat. Seperti halnya kebijakan karantina wilayah dan PSBB.

Menurut salah satu pengamat kebijkan public, Agus Pambagio mengungkapkan bahwa kebijakan karantina wilayah dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang digaungkan Presiden untuk menghentikan wabah virus justru sangat membingungkan dan sangat tidak jelas. Dua kebijkan tersebut dirasa sangat membingungkan para public dan tidak memahami arah kebijkan tersebut.

Gelar Acara Mata Najwa

Banyak orang yang mempertanyakan tentang kebijakan yang dibuatnya tersebut. Juru bicara kepresidenan diundang dalam acara tersebut untuk mengklarifikasikan kebijakan yang sedang presiden jalankan itu, dalam gelar wicara Mata Najwa episode yang saat itu bertajuk “Saatnya Karantina” yang tayang di TRANS 7, Rabu (01/04/2020) lalu. Jurnalis Mata Najwa mengungkapkan kepada juru bicara keprisedinan tentang bagaimana efektivitas dengan kebijakan yang dibuat tersebut.

Najwa mempertanyakan tentang kebijakan pelaksanaan hokum dan sanksi bagi yang melanggar. Peraturan yang digaungkan Presiden sangat membingungkan banyak pihak, seperti bilang saja dalam hal nya karantina wilayah. Kebijakan PSBB dinilai sangat tidak mengikat, pasalnya kebijakan itu hanya berlaku untuk wilayah tertentu seperti kabupaten atau kota. Sang jurnalispun mempertanyakan jika seandainya ada penduduk yang hendak pergi dari Depok menuju ke Jakarta Selatan.

Dia mengungkapkan jika dua wilayah tersebut sangat berdekatan, namun sudah berbeda kota, apakah menerapan PSBB akan tetap dilakukan? Karena hal itu sangatlah tidak masuk akal untuk diterapkan. Fadjroel pun menjawab, jika memang betul PSBB berlaku untuk wilayah kabupaten dan kota tertentu, dan memang wilayahnya sangat lah tegas diungkapkan namun sebenarnya untuk daerah Jabodetabek sendiri masih belum mengajukan PSBB, yang berarti hal tersebut harus segera dikerjakan. Namun hal tersebut masih belum dinyatakan bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh sang jurnalis Najwa Shihab.

Pemerintah telah mengeluarkan kebikan PSBB untuk mengurangi lajunya penularan Covid-19 yang sedang meraja rela tersebut. Namun banyaknya masyarakat yang justru sangat tidak menyetujui kebijakan yang dikeluarkan tersebut.

Satu hal yang bisa diliat dari kebijakan yang diterapkan pemerintah adalah tidak adanya penjagaan yang diterapkan secara ketat di area perbatasan. Jika memang harus diterapkan seharusnya penjagaan dan kelengkapan pejabat kesehatan harus selalu disediakan diarea perbatasan tersebut agar masyarakat tidak bebas berkeliaran.