Politik Indonesia | Hesaco.com

Pemilu Paling Curang dalam Sejarah

Bagi poly berasal kita yang relatif beruntung buat hidup di bawah demokrasi, proses pemungutan suara atau pemilu sudah menjadi bagian asal daur beberapa tahun yang kita semua alami. Proses demokrasi telah disempurnakan sepanjang sejarah buat memberikan apa yang oleh banyak orang akan digolongkan menjadi keputusan paling adil yang bisa dicapai oleh penduduk suatu negara dengan keputusan setiap orang diperhitungkan.

Seperti biasa tidak terdapat yg tepat serta kecurangan pemilu serta pemalsuan suara dapat dipandang pada negara-negara di mana demokrasi tidak lebih berasal sandiwara buat menerima legitimasi pemerintahannya di mata rakyatnya. Ini umumnya dilakukan secara halus agar tidak mengakibatkan kecurigaan tetapi terkadang penipuan ini dilakukan dalam skala sedemikian rupa sehingga bahkan mereka yang dibutakan sang gengsi negara mereka mungkin mulai mengajukan beberapa pertanyaan. Begitulah situasi permainan situs slot gacor di tahun 1927 pada Liberia.

Yang Menatap Amerika

Liberia dimulai sebagai koloni Amerika yg diselesaikan sang American Colonization Society (ACS) pada tanggal 7 Januari 1822. Pemukiman itu awalnya dirancang untuk budak Amerika yang dibebaskan karena dianggap mereka mempunyai kesempatan lebih baik buat kebebasan di Afrika daripada Amerika. Koloni itu mendeklarasikan kemerdekaannya di tahun 1847 meskipun tidak secara resmi diakui menjadi independen sang Amerika perkumpulan hingga Konfederasi memisahkan diri asal AS.

Setelah Perang Saudara Amerika, Liberia akan terus menjalin korelasi dekat dengan AS seperti yg terlihat dalam Perang dunia I pada mana dia menyatakan perang melawan Jerman hanya lima bulan setelah AS. Negara ini juga akan sebagai galat satu anggota pendiri liga Bangsa-Bangsa, pendahulu perserikatan Bangsa-Bangsa yg dibuat selesainya Perang dunia Pertama dengan tujuan untuk menghentikan perang lain terjadi pada Eropa.

Demokrasi Pasca-Perang

Sembilan tahun setelah Perang besar , Liberia akan mengadakan pemilihan. Petahana, True Whig Party, diwakili sang Charles D. B. King yang telah menjabat dua periode menjadi ketua negara di tahun 1927. King berhadapan menggunakan Thomas J. Faulkner yang mewakili Partai masyarakat dalam pemilihan.

Setelah penghitungan, King dan True Whig Party-nya mendapatkan 243.000 suara, suatu nilai yg lebih berasal 15 kali lebih besar asal jumlah pemilih terdaftar pada semua Liberia. sebab besarnya kecurangan dalam pemilihan ini, acara tersebut mendapatkan penghargaan Guinness Book of World Records menjadi pemilihan paling curang yang pernah dilaporkan pada sejarah.

Hadiah dari Nenek Moyang

Peristiwa mirip pemilihan ini memberikan kepada kita bahwa orang akan melakukan apa saja buat kekuasaan, tidak peduli betapa bodohnya ilham itu. Kita masih hayati pada global di mana pemilu dipengaruhi dengan cara yang mungkin digambarkan banyak orang menjadi tidak demokratis. Terserah pemilih buat memperbaiki kesalahan demokrasi karena pemilih di akhirnya memegang semua kekuasaan dalam sistem mirip itu.

Tidak seperti nenek moyang kita yg hidup pada bawah sistem Feodal, kita mempunyai kemampuan buat mempengaruhi bagaimana negara kita dijalankan. merogoh bagian dalam proses demokrasi harus dicermati menjadi hak Istimewa dan kewajiban bagi warga negara masing-masing negara daripada beban. Tindakan satu orang, satu hari setiap empat, lima atau enam tahun bisa mengubah jalannya sejarah.

E-Voting Dianggap Sebagai Alternatif Dalam Pilkada Di Masa Pandemi Saat Ini

E-Voting – Indonesia baru saja menghadirkan pilkada secara serentak di beberapa daerarh di seluruh Indonesia pada tanggal 9 Desember 2020. Pilkada tersebut menjadi pilkada pertama kali yang diselenggarakan di masa pandemi covid-19 saat ini.

Tentu banyak sekali pro dan kontra mengenai penyelenggaraan pilkada beberapa saat yang lalu. Pihak penyelenggara diharuskan untuk menghadirkan protokol kesehatan yang sangat ketat guna mengurangi penyebaran virus covid-19.

Ada juga yang mengusulkan dihadirkannya E-voting sebagai cara alternatif dalam pemilihan pilkada. Pemanfaatan teknologi tersebut dianggap jauh lebih efektif jika untuk mencegah penularan virus covid-19 dibandingkan harus datang langsung ke TPS.

Penerapan judi slot online e-voting ke dalam pilkada ataupun pemilu di Indonesia dianggap tidak mustahil sehingga bisa menjadi pertimbangan untuk melakukan kegiatan tersebut dalam waktu dekat. Apalagi belakangan ini pemilihan di Indonesia sudah mengalami kemajuan yang cukup baik yang dimana sudah menggunakan teknologi untuk mempermudah dan mempersingkat proses sistem pendaftaran.

Walaupun memang dianggap baik , namun e-voting juga perlu dikaji lagi lebih luas dan mendalam. Indonesia yang menjadi negara dengan populasi besar yang memiliki keberagaman masyarakat mulai dari status sosial yang tidak merata , hingga tenaga ahli yang harus dibekali pengetahuan baru tentang e-voting dan sebagainya.

Mendagri Dorong KPU Lakukan Kajian E-Voting, Apa Itu? Halaman all - Kompas.com

E-voting juga membutuhkan jaringan internet untuk menggunakannya. Dan seperti yang kita ketahui beberapa wilayah atau daerah di Indonesia masih ada yang belum tersentuh oleh internet sehingga mungkin diperlukan waktu yang tidak sebentar untuk benar benar bisa menerapkan sistem tersebut di beberapa daerah.

Selain itu proses penerapan e-voting juga diprediksi akan menimbulkan beberapa masalah baru seperti upaya mengacaukan hasil Pemilu/Pilkada yang berujung pada pengulangan proses Pemilu/Pilkada sehingga dapat menyebabkan pembengkakan biaya demokrasi. Masalah tersebut bisa membuat tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah semakin mengurang.

Oleh sebab itu harus adanya penjabaran secara jelas mengenai dampak positif dan negatif , kelebihan dan kelemahan , serta peluang dan ancaman dalam implementasi e-voting di Indonesia.

Nah itulah informasi mengenai pendapat diadakannya e-voting untuk pemilu dan pilkada Indonesia di masa yang akan datang. Gimana menurut kalian guys ? Kira kira Indonesia siap gak ya jika diterapkannya sistem tersebut ?

Alasan Jamaludin Melakukan Aksi Walkout Di Rapat Paripurna DPRD

Alasan Jamaludin Melakukan Aksi Walkout – Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta yang diadakan pada tanggal 14 Desember 2020 lalu diwarnai dengan aksi walkout.

Aksi walkout tersebut di awali oleh salah satu anggota fraksi golkar DPRD DKI Jakarta yaitu Jamaludin sesaat perwakilan Fraksi Partai Solidaritas Indonesia akan membacakan pandangan umum. Aksi walkout ini pun akhirnya diikuti oleh anggota parlemen lainnya.

Menurut informasi yang ada , alasan Jamaludin melakukan aksi walkout terkait joker123 sikap yang tidak konsisten dari PSI mengenai Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI 2021.

Yap , di rapat rapat sebelumnya DPW PSI diketahui menolak kenaikan gaji dan tunjangan DPRD DKI Jakarta dalam Rencana Kerja Tahunan. Namun ketika memasuki rapat pembahasan , pernyataan tersebut berbalik yang dimana fraksi PSI di DPRD menyetujui usulan tersebut.

Selain itu beberapa saat yang lalu fraksi PSI juga tidak hadir saat rapat paripurna pengesahan APBD 2021.

“Ini kan tidak konsisten, nah kami tidak mau nanti pandangan umum ini dibacakan kemudian dibantah lagi oleh partainya. Ya kan percuma saya dengerin,” tutur Jamaludin usai rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (14/12).

“RKT itu sesuatu yang sudah diputuskan, secara kolektif sudah diputuskan, karena apapun yang kita bilang benar selama itu sudah banyak bilang benar dia ikut menyatakan benar walaupun dia bilang tidak benar, tapi ini tidak ada yang namanya sikap menolak dari dia,” lanjutnya.

Di sisi lain , Jamaludin mengatakan jika aksi walkout yang dilakukan olehnya bukanlah sesuatu yang sudah disepakati oleh anggota dewan lainnya. Jamaludin sendiri pun tidak mengetahui jika aksi walkout yang dilakukann akan ditiru oleh anggota dewan lainnya.

“Jadi ini tidak ada kesepakatan. Ini murni saya aja, karena saya sudah kecewa dengan sikap-sikap seperti itu,” ujarnya.

Hal yang sama juga dikatakan oleh Taufik , salah satu anggota dewan yang melakukan aksi walkout ketika fraksi PSI akan membacakan pandangan umum. Ia menegaskan mengenai perbuatan yang dilakukannya bukanlah mandat dari fraksi golkar ( Jamaludin ) melainkan keputusan pribadinya.

PSI sendiri mengaku menghargai segala perbedaan sikap dan pandangan tersebut. PSI menyatakan bahwa aksi walk out itu tak memengaruhi sikap PSI.

Tujuan Sosialisasi Politik Beserta Fungsi Dan Maknanya

Tujuan Sosialisasi Politik – Mendekati pilkada yang akan diadakan beberapa saat lagi , tentunya kita sering mendengar sosialisasi politik dari para tokoh politik yang ada di Indonesia.

Tidak hanya orang dewasa saja , anak anak yang masih duduk di bangku sekolah juga sudah dikenalkan dengan sosialisasi politik. Namun ada saja beberapa orang yang masih belum mengetahui apa dan pentingnya sosialisasi politik tersebut.

Sebelum membahas tentang apa tujuan dari sosialisasi politik , ada baiknya kita mengetahui makna dan fungsi dari tujuan sosialisasi politi tersebut. Yuk kita simak penjelasannya di bawah ini

Makna Sosialiasi Politik

Sosialisasi politik adalah sesuatu yang bisa dilihat sebagai sebuah lanjutan dari situs slot online pengetahuan yang berisi tentang nilai-nilai politik. Dengan adanya sosialisasi politik ini diharapkan masyarakat bisa mendapatkan ilmu dan keterampilan yang nantinya akan menjadi petunjuk peran dalam politik.

Sosialisasi politik juga bisa membuat kita belajar hal yang berkaitan dengan kepentingan pribadinya ataupun kepentingan orang lain. Oleh karena itu kita nantinya bisa mengetahui perkembangan politik yang luas yang berkaitan dengan gejala politik dan masalah-masalah politik yang ada di sebuah masyarakat.

Berikut adalah point point penting dari makna sosialisasi politik.

Proses hasil belajar dari pengalaman yang ada.
Sosialisasi tidak dibatasi usia
Prakondisi yang dibutuhkan bagi aktivitas sosial
Dapat dilakukan diberbagai tempat , mulai dari lingkungan keluarga , sekolah , media sosial ataupun dalam lingkungan partai politik.

Fungsi Sosialisasi Politik

Setelah mengetahui makna makna penting dari sosialisai politik , selanjutnya kami akan memberitahukan kepada kalian fungsi dari sosialisasi politik itu sendiri.

Mampu belajar dan menghormati norma norma yang ada dalam suatu tempat.
Bisa mengenal masyarakat lebih luas.
Mengetahui peran masing masing dari setiap masyarakat.
Mengembangkan kemampuan sesuai dengan peran dan juga status sosial.

Tujuan Sosialisasi Politik

Menurut Richad E. Dawson tujuan dari sosialisasi politik adalah suatu pewarisan pengetahuan, nilai-nilai dan pandangan-pandangan politik dari orang tua, guru dan sarana-sarana sosialisasi lainnya kepada warga negara baru dan mereka yang baru menginjak dewasa.

Untuk memperluas pemahaman dan penghayatan serta wawasan terhadap masalah-masalah politk yang berkembang.
Mampu meningkatkan kualitas diri dalam berpolitik sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
Dapat meningkatkan kualitas kesadaran politik rakyat menuju peran aktif dan partisipasinya terhadap pembangunan politik bangsa secara keseluruhan.

Alasan Jokowi Mengadakan Pilkada Di Tengah Pandemi , Motif Politik Dan Ekonomi?

Alasan Jokowi Mengadakan Pilkada – Entah kenapa Jokowi sangat ngotot untuk mengadakan pilkada yang akan diadakan pada bulan Desember 2020 ditengah kasus pandemi yang sedang menimpa Indonesia saat ini.

Padahal beberapa ahli kesehatan sudah memberikan saran untuk menunda pesta demokrasi tersebut. Selain itu dua organisasi Islam terbesar yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah juga meminta kepada Jokowi untuk menunda pilkada hingga kondisi membaik.

Namun tampaknya usulan tersebut tidak didengarkan sama sekali oleh Jokowi untuk tetap mengadakan sbobet pilkada. Anak sulung Jokowi yaitu Gibran Rakambuming Raka, maju sebagai calon Wali Kota Solo, Jawa Tengah. Sedangkan menantunya, Bobby Nasution, menjadi calon Wali Kota Medan, Sumatera Utara.

Namun tentunya Jokowi melakukan hal tersebut bukan tanpa alasan. Menurut saya , alasan Jokowi mengadakan pilkada di tengah maraknya kasus pandemi saat ini karena motif ekonomi dan juga politik Indonesia. Penasaran dengan penjelasannya? Kita simak di bawah ini.

Motif Ekonomi

Kasus corona yang datang ke Indonesia beberapa bulan lalu membuat negara Indonesia sangat terpukul di berbagai sektor. Salah satu sektor yang terkena pukulan sangat berat adalah ekonomi.

Seperti yang kita ketahui , pilkada memang sangat baik dari sisi ekonomi. Sang pelaku politik selalu menyuntikkan anggaran untuk masyarakat , baik itu legal seperti persiapan logistik pemilu ataupun illegal dengan memperjual belikan suara .

Selain menyuntikkan dana segala kepada masyarakat , alasan lainnya yaitu pilkada itu sendiri. Di masa pandemi saat ini pemerintah sudah mengeluarkan banyak sekali anggaran untuk membeli alat pelindung selama pemilihan nanti. Setidaknya sudah ada lebih dari 20 triliun yang sudah dikeluarkan pemerintah untuk hal tersebut.

Jika nantinya pilkada tersebut dibatalkan , maka tentunya pemerintah akan mengeluarkan dana yang lebih besar lagi yang tentunya bisa merugikan ekonomi bangsa Indonesia.

Motif Politik

Pemerintah mengatakan jika alasan tetap mengadakan pilkada adalah suatu larangan jika menunda pilkada yang melanggar hak konstitusi rakyat untuk memilih dan akan berakibat pada kosongnya pemimpin di tingkat daerah.

Namun kenyataannya tidaklah begitu. Menunda pemilu bukan berarti melanggar hak konstitusional rakyat untuk memilih , melainkan pemilu masih tetap ada dan dilaksanakan setelah membaiknya pandemi di Indonesia.

Selain itu alasan lain dari pemerintah untuk tetap mengadakan pemilu adalah melihat beberapa negara tetangga seperti Amerika Serikat dan Korea Selatan yang tetap mengadakan jp 789 pemilu. Hal ini pun sangat fatal karena beberapa alasan.

Untuk Korea Selatan , kasus pandemi pada negara tersebut sudah semakin membaik. Jadi tidak menjadi masalah jika mereka mengadakan pilkada karena sudah terkontrol dengan sangat baik. Berbeda dengan Indonesia yang masih banyak sekali kasus covid-19.

Sedangkan untuk Amerika Serikat , masa jabatan presiden yang sangat singkat menjadi alasan mereka tetap mengadakan pesta demokrasi tersebut. Presiden Amerika Serikat hanya diberikan waktu 4 tahun untuk menjabat , belum lagi ditambah dengan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat yang membutuhkan waktu yang sangat lama.