Covid-19 Belum Usai, Tetap Jaga Protokol Kesehatan

Pemerintah terus mengingatkan rakyat bahwa pandemi masih jauh dari selesai. Situasi virus COVID-19 masih bergerak maju pada skala dunia. sang sebab itu, disiplin protokol kesehatan permanen harus dan target vaksinasi tetap wajib dipenuhi.

Juru bicara vaksinasi COVID-19 pemerintah Siti Nadia Tarmidzi berkata situasi global Slot Gacor COVID-19 sudah menyampaikan pelajaran luas perihal cara menghadapi pandemi.

Berdasarkan laporan Organisasi Kesehatan dunia (WHO), di 26 Oktober terjadi peningkatan jumlah masalah positif serta kematian secara dunia.

“galat satu faktor yang memicu melonjaknya masalah COVID-19 artinya terburu-buru melonggarkan peraturan serta mengurangi disiplin protokol kesehatan, seperti menggunakan masker, menjaga jeda serta mencuci tangan,” istilah Nadia.

Indonesia, lanjutnya, bisa merogoh pelajaran berharga: bahwa divaksinasi saja tidak relatif; itu wajib diapit menggunakan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

Mengingat liburan Natal dan Tahun Baru yang akan datang, katanya, akan terdapat potensi peningkatan gerak massal, serta itu mampu membuka kotak Pandora sekali lagi, yg menunjuk ke lonjakan perkara lain atau bahkan gelombang ketiga.

“Hal itu bisa kita cegah menggunakan menjaga mobilitas di bawah 10 persen, seperti liburan Natal dan Tahun Baru 2020 dan ekspresi dominan liburan Idul Fitri pasca 2021,” katanya.

Hingga saat ini, lanjutnya, 105 kabupaten atau kota pada 30 provinsi mengalami peningkatan kasus pada tujuh pekan terakhir. Hal ini wajib meningkatkan kewaspadaan bersama mengingat Indonesia sudah berada di jalur yang benar pada menurunkan penularan COVID-19 semaksimal mungkin.

Nadia jua mengimbau rakyat buat melakukan vaksinasi. “Kita bisa mengakhiri pandemi Jika kita manunggal melawannya. Sejarah telah menerangkan bahwa vaksin telah menyelamatkan dunia berasal situasi pandemi beberapa kali. Vaksinasi merupakan inovasi ilmiah yang berharga,” pungkasnya.

Juru bicara pemerintah lainnya, Reisa Broto Asmoro, yang dinobatkan menjadi Duta Adopsi norma Baru, juga menyuarakan keprihatinan atas menurunnya disiplin protokol kesehatan.

“dari seluruh titik pertemuan yg dipantau selama tujuh hari terakhir, restoran menempati peringkat pertama dengan 20,6 % serta kawasan pariwisata menggunakan 9,9 persen sebagai dua tempat tertinggi menggunakan kurang asal 60 persen orang yang memakai masker. Ini ceroboh,” pungkasnya.

Beliau mengatakan, meski pertemuan tadi melibatkan warga yang sudah divaksin yang status kesehatannya dapat dilacak melalui aplikasi PeduliLindungi, rakyat tak boleh terlalu percaya diri buat berkumpul dan melakukan kontak fisik tanpa menggunakan masker.

Apalagi, sasaran vaksinasi 100 % masih belum tercapai. sampai waktu ini, tingkat vaksinasi dua takaran buat kelompok rentan tetap pada 25 persen dan tingkat satu dosis adalah 50 % dari gerombolan rentan dan masyarakat umum .

Buat kategori usia 12 sampai 17 tahun, hanya 3,1 juta anak yang telah menerima vaksinasi lengkap dan tiga,8 juta telah menerima suntikan pertama mereka.

“Kami masih membujuk poly orang tua kami buat divaksinasi,” katanya. Cakupan vaksinasi lansia, lanjutnya, masih jauh asal sasaran, karena mereka termasuk grup prioritas pertama yang menjadi target vaksinasi.

Reisa mengatakan area ini ialah tempat kosong yang sangat akbar. beliau mengatakan Bila masih poly orang yg tak divaksinasi di ruang publik, risiko infeksi permanen tinggi. Selama perkara baru masih timbul, sekecil apa pun, infeksi masih terjadi.

Sang sebab itu, ia mengimbau warga untuk membantu akselerasi vaksinasi bagi lansia, kelompok rentan dan anak-anak, menggunakan tetap menjaga disiplin protokol kesehatan menggunakan menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan menggunakan air mengalir. beliau juga menyarankan supaya masyarakat mengurangi mobilitas serta menghindari keramaian.

Golkar Minta Peserta Pilkada Tetap Mengutamakan Protokol Kesehatan

Golkar Minta Peserta Pilkada Tetap Mengutamakan Protokol Kesehatan – Kabar politik terbaru datang dari anggota Fraksi Golkar DPR RI , Melki Lana mengatakan pelaksanaan Pilkada ( Pemilihan Kepala Daerah ) harus tetap diadakan dan dilaksanakan walaupun di tengah kondisi virus corona saat ini.

Melki meminta untuk pemerintah dan KPU untuk tetap mengutamakan domino gaple dan mengedepankan protokol kesehatan untuk menghindari adanya kasus covid dan juga membuat para peserta merasa aman.

Golkar Minta Peserta Pilkada

“Partai Golkar akan menjadi Partai terdepan dalam penerapan protokol kesehatan dalam upaya penanggulangan Covid-19 dalam Pilkada Serentak 2020,” ucap Melki, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (16/9/2020).

Oleh karena itu , Melki berharap Pilkada yang akan diselenggarakan nanti dipersiapkan sebaik mungkin sehingga tidak membuat kasus covoid-19 di Indonesia semakin bertambah.

Melki juga berpendapat jika protokol kesehatan harus sudah dibiasakan dan dilakukan ketika akan melakukan kegiatan di luar rumah tak terkecuali dengan pilkada. Hal ini diharapkan agar tidak terjadi cluster baru atau gelombang covid lainnya yang kontraproduktif.

Walaupun sudah jelas diberitahukan untuk mengutamakan dan mengedepankan protokol kesehatan , masih ada saja beberapa tempat pilkada yang mengalami persoalan akan hal itu.

Setidaknya sudah ada kurang lebih 72 bacalon petahana yang diberi peringatan oleh Kemendagri terkait hal itu.

Sanksi Pelanggar Protokoler Kesehatan

Golkar Minta Peserta Pilkada

Ada 2 sanksi yang akan diterima oleh kepala daerah jika ditemukannya pelanggaran protokol kesehatan ketika proses pilkada berlangsung. Hal ini tertulis jelas di Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah , yang dimana sanksi pertama berupa penundaan pelantikan kepala daerah selama kurang lebih 6 bulan bagi kepala daerah yang nantinya memenangkan pilkada.

Yang kedua , adanya Penjabat baru sementara yang dipersiapkan oleh kantor pusat.

“Kesetaraan kompetisi antarkandidat, pemenuhan hak pilih dan penyelenggaraan pemilu dengan protokol kesehatan yang ketat harus kita jaga dengan seimbang,” kata Melki.

Bukan hanya dari pemerintah saja yang harus tetap mengedepankan protokol kesehatan , tapi juga warga negara. Golkar minta peserta pilkada nantinya harus patuh dan menerapkan protokol kesehatan dari pemerintah.

Kerja sama di kedua belah pihak antara warga dan pemerintah harus diwujudkan agar bisa mengurangi angka kasus covid yang terjadi di Indonesia.

Kebijakan Politik Jokowi Saat Pandemi

Berawal dari pengusaha furnitur hingga menjadi walikota Solo lalu Gubernur Jakarta dan sekarang telah menjadi orang nomor satu di indonesia yaitu sebagai Presiden Indonesia, Joko Widodo terjebak pada pendekatan yang sama untuk urusan politik.

Ini telah terbukti menjadi formula pemilihan yang sangat sukses, sebagian karena bakat alaminya sebagai salesman politik, dan sebagian karena politisi terkemuka lainnya telah dilakukan begitu parah sehingga perbaikan inkremental ini tampak lebih revolusioner daripada yang semestinya.

Triliun Anggaran Latihan Prakerja Diminta Oleh Nasdem Untuk Bansos Korban PHK

Sejak 26 Februari 2020, Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan peraturan 36 Tahun 2020; Pengembangangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja. Program ini menjadi salah satu program pengaman social untuk para pencari kerja. Mereka yang menerima Kartu Prakerja mendapat bantuan biaya agar mengikuti program pelatihan.

Triliun Anggaran Latihan Prakerja

Covid-19  yang akhir – akhir ini sedang terjadi diseluruh dunia, membuat banyak hal terjadi pada social dan ekenomi. Pelaksaan program Kartu Prakerja adalah salah satu bentuk social yang dari negara untuk masyarakat terkena dampak pandemi.

Triliun Anggaran Latihan Prakerja

11 April 2020 pelaksanaan program Pelatihan Prakerja ini mengalokasikan dana sebesar Rp 20 Triliun. Hal ini di anggap tidak pantas dalam implementasi karena judi slot terbaik dan terpercaya terlalu besar untuk program pelatihan tersebut. Dana sebesar itu dipandang akan lebih tepat jika digunakan untuk bantuan langsung kepada rakyat agar dapat menambah juga jumlah target penerima bantuan. Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Kartu Prakerja tersebut diutamakan bagi mereka yang terkena PHK.

Program pelatihan ini tetap penting untuk dijalani, namun perlu disesuaikan juga situasi serta kondisi yang terjadi sekarang ini akibat Covid-19, bukannya malah menjadi keributan dan berpotensi dalam terbentuknya penyelewengan baru. Karena biasanya memang naluri manusia akan benar – benar keluar disaat keadaan mendesak. Jadi tidak heran jika memang akan banyak oknum yang ada disaat mendesak seperti sekarang ini.

Triliun Anggaran Latihan Prakerja

Pelatihan ini diminta untuk diberhentikan sementara waktu karena  pelatihan tersebut rawan akan penyelewengan. Maka dari itu DPP Partai Nasdem mendesak agar fasilitas pelatihan dialihkan menjadi bantuan yang terkena wabah, apalagi yang mengalami PHK. Partai Nasdem juga mengharapkan agar program Kartu Prakerja tersebut lebih terarah.

Maka dari itu pada saat pelaksanaan, program Kartu Prakerja harus dipertimbangkan dari assessment Kementrian Tenaga Kerja sebagai pihak yang kompeten terkait data ketenagakerjaan. Assessment tersebut penting dalam akurasi sasaran dan semakin persisi. Evaluasi menjadi penting agar selama pelaksanaan kedepannya semakin akuntabel, tepat sasaran, dan dapat diukur keberhasilannya.